Tahun Inovasi Pelayanan Publik
Banda Aceh - Biro Organiasi Provinsi Aceh bersama Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik Ir. Sri hartini, M.M. mengatakan, dalam rangkaian optimalisasi pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menetapkan tahun 2014 sebagai tahun inovasi pelayanan publik. Hal itu dimaksudkan untuk mendorong instansi pusat maupun daerah agar dalam melakukan inovasi pelayanan publik lebih fokus, terarah, mendalam, dan berkesinambungan dengan menjalin kerjasama dengan instansi terkait didalam melaksanakan kompetisi tersebut. Kementerian PANRB telah meluncurkan program one agency one inovation, yang hari ini (Senin,27/01/14) ditindaklanjuti dengan kegiatan Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Gedung Serbaguna, Sekretariat Provinsi Aceh.
Dikatakan oleh beliau bahwa kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2014 merupakan implementasi Pasal 7 (4) huruf c, UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disamping itu kompetisi ini ditujukan untuk melakukan evaluasi, sejauh mana upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di tanah air. Selain penilaian, Kemen PAN-RB memberikan saran-saran dan rekomendasi perbaikan, namun tidak lagi semata-mata menerapkan hal-hal formal, dan kaku dengan aturan-aturan, tetapi lebih fleksibel. Pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan adanya gerakan One Agency One Innovation dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Saat ini ada 76 kementerian/lembaga, 34 provinsi dan 512 kabupaten/kota. Kalau setiap instansi mengajukan satu inovasi pelayanan publik saja, maka dalam setahun setidaknya ada 600 inovasi pelayanan publik. Nantinya, semua itu akan didokumentasikan dan dibukukan menjadi sebuah home page dan handbook of public services innovation, sehingga menjadi bahan pembelajaran yang baik bagi instansi lainnya.
Ada beberapa indikator yang akan dipilih, antara lain mempunyai impact atau manfaat dari inovasi tersebut. Selain itu programnya juga harus berkelanjutan, dapat ditransfer ke instansi lain. “Inovasi itu juga bagian dari inisiatif baru, modifikasi, dan terobosan dari pengembangan inovasi yang sudah ada minimal sudah berjalan 1 tahun, serta berkaitan secara signifikan dengan reformasi birokrasi.
Sri Hartini mengatakan, setiap kementerian/lembaga/pemda diminta mengajukan sedikitnya satu unit pelayanan publik di lingkungannya untuk mengikuti kompetisi ini, secara online melalui website (www.sinovik.menpan.go.id) mulai tanggal 02 Januari – 07 Februari 2014, atau dapat didaftarkan langsung melalui admin lokal Provinsi Aceh yang dikoordinasi oleh Biro Organisasi Provinsi Aceh. “Kami berharap seluruh instansi pemerintah dapat berpartisipasi, karena kompetisi ini merupakan bagian dari implementasi reformasi birokrasi,” ujarnya.
Sumber : http://acehinvestment.com
-
Meski Covid-19, Aceh Masih Bisa Berbuat Lebih Baik untuk Pertumbuhan Ekonomi
Kamis, 23 Juli 2020 -
Pemerintah Keluarkan Edaran Libur Idul Adha
Kamis, 23 Juli 2020 -
Sektor Pariwisata Aceh Harus Siapkan Diri dengan Konsep New Normal
Kamis, 23 Juli 2020 -
Tujuh Pasien Covid-19 Sembuh, Hasil Tracing Ditemukan Tujuh Kasus Baru
Kamis, 23 Juli 2020 -
Plt Gubernur Bersama Kepala SKPA Gelar Do’a untuk Kesembuhan Pasien Covid-19 Secara Daring
Rabu, 22 Juli 2020