BANDA ACEH - Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah, Rabu (5/1) siang, menerima kunjungan kerja Konselor Bidang Hukum, Politik dan Ekonomi Kedutaan Besar (Kedubes) Australia untuk Indonesia, Laurence Bain, di Pendopo Gubernur Aceh. Laurence didampingi Sekretarisnya, Annie Hildebrant. Pertemuan ini mendiskusikan kerja sama dan iklim investasi di Aceh.

Gubernur Aceh didampingi oleh Asisten Bidang Pemerintahan Iskandar A. Gani, serta sejumlah pejabat eselon Pemerintah Aceh, antara lain Kepala Bappeda Aceh Prof. Abubakar Karim, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Safwan, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Zulkifli Ahmad, Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan dan Hubungan Luar Negeri, Nurman Daud Shamad, Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh Nurdin F Joes, dan pejabat Badan Kesbangpol Linmas Kesbangpol dan Linmas Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Zaini mengucapkan terimakasih kepada Pemerintahan Australia yang sangat konsen membantu Aceh. Bantuan Australia itu tidak hanya pascatsunami, tapi hingga saat ini yakni bidang reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

“Terimakasih atas kontribusi Pemerintah Australia. Aceh saat ini sangat kondusif dan aman untuk investasi,” kata Zaini Abdullah.

Aceh, sebut Gubernur, memiliki Sumber daya alam yang melimpah. Letak Aceh juga sangat strategis dalam peta dunia, berada di kawasan Laut Hindia yang memungkinkan Aceh terhubung dengan banyak negara di kawasan Asia (Tengara, Selatan), Timur Tengah, Afrika, bahkan Eropa.

“Dengan posisi geografisnya ini Aceh memiliki peluang dan akses yang sangat besar terlibat dalam interaksi perdagangan global dunia dengan membangun kontak-kontak perdagangan dengan negara-negara di kawasan tersebut,” ujar Doto Zaini

Gubernur juga mengatakan Aceh memiliki potensi besar energi listrik panas bumi yakni geothermal. Selain itu, Ia juga ikut memaparkan terobosan-terobosan pembangunan Pemerintah Aceh melalui 10 program prioritas sesuai RPJM Aceh 2012 - 2017. Meliputi reformasi birokrasi, keberlanjutan perdamaian, dinul Islam, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang terintegrasi, sumber daya alam berkelanjutan, dan masalah lingkungan hidup dan kebencanaan.

Terkait investasi, Zaini Abdullah mengharapkan kerjasama yang sinergis di sektor peternakan, baik capacity building kepada Peternak Aceh maupun impor sapi untuk memenuhi kebutuhan industri kecil menengah di Aceh.

“Kebutuhan daging sapi di Aceh sangat tinggi, selama ini disuplai dari Lampung, sementara sapi Lampung diimpor dari Australia. Jadi, lebih baik Aceh langsung menerima sapi impor dari Australia," kata Gubernur.

Sektor lain, tambah Doto Zaini, juga sangat potensial untuk dikembangkan di Aceh, misalnya sektor perikanan, pertanian, perkebunan dan sebagainya.

“Dan Aceh berbeda dengan provinsi lain, karena Aceh memiliki status otonomi khusus (otsus) yang dibarengi dengan pemberlakuan UU No.11 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam UUPA tersebut termaktub pasal-pasal yang memberi peluang bagi penguatan ekonomi Aceh,” kata Doto Zaini. 2 (dua) diantaranya yang paling penting adalah pasal 4 ayat 3 dan tiga yang mengatur tentang kawasan khusus dan perdagangan bebas, dan Pasal 165 ayat 2 Bagian Perdagangan dan Investasi.

Sementara itu, Laurence Bain berharap hubungan antara Pemerintah Aceh dan Australia terus berlanjut. Ia sangat appresiatif atas penjelasan dari Pemerintah Aceh terkait gambaran dan potensi Aceh secara komprehensif.

“Australia sangat tersentuh dengan musibah Tsunami, dan kami ikut berkontribusi bersama-saman dalam membangun kembali Aceh pasca Tsunami,” katanya.

Lebih lanjut Ia mengatakan, terkesan dengan suasana Aceh yang aman, panorama yang indah, dan masyarakatnya yang ramah.

“Kami sangat terkesan dengan keindahan Aceh, Aceh aman dan masyarakat yang ramah, ini memungkinkan sekali untuk untuk investasi Australia di Aceh” tandasnya.

Sumber: http://humas.acehprov.go.id