Melalui Rakor Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kita Indentifikasi masalah, tantangan, hambatan dan peluang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

Rabu (5/2) Tema tersebut diatas daingkat pada pelaksanaan rakornis PP dan PA tahun 2014 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 dI  Aula Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak    Aceh dan  diikuti oleh Kepala /Kabid Badan/Kantor yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21 Kab/Kota, hanya perwakilan dari Kota Banda Aceh dan kota Subulussalam yang tidak hadir pada rakornis ini.

Rakor teknis bertujuan untuk Menyampaikan Informasi, temuan, kendala, hambatan dan peluang terkait dengan Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak, Informasi tentang arah dan kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tahun 2014, melakukan sharing dan Review tentang kondisi dan perkembangan pembangunan Pemberdayaan  Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak di Kabupaten/Kota serta memperkuat dan membangun Mekanisme Koordinasi dan kerjasama antara pemerintah provinsi dan Kab/Kota.

Dua Narasumber yang berbicara pada kegiatan tersebut menyampaikan bahwa Program dan kegiatan  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan di tahun 2013 dalam perjalanannya masih mengalami berbagai tantangan dan hambatan, walaupun dilain sisi terdapat berbagai peluang dan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lebih bermakna demi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak karena urusan perempuan dan anak merupakan salah satu urusan wajib yang harus dipastikan terpenuhi  dengan baik oleh Pemerintah Aceh baik Provinsi maupun Kab/Kota, dengan berbagai upaya telah dilakukan disadari bahwa terdapat berbagai hal yang belum cukup menggembirakan bagi semua kalangan, untuk itu dirasa penting untuk melakukan rapat Koordinasi Teknis dengan Kab/Kota sebagai salah satu wahana korektif yang membangun dalam pelaksanaan program berikutnya.

Pada Rakornis tersebut  perwakilan peserta Kab/kota menyampaikan beberapa hal baik menyangkut dengan capaian, kendala maupun saran untuk perbaikan di tahun 2014 maupun tahun-tahun berikutnya, antara lain hal-hal yang disampaikan adalah Apresiasi atas beberapa program yang memberi mamfaat langsung kepada masyarakat seperti Program desa Prima Madani dan Revitalisasi P2TP2A, Perlunya Distribusi dan pemerataan ke semua Kab/Kota untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi,singkronisasi program antara Pemerintah provinsi dan Kab/Kota yang diawali dengan duduk bersama untuk perencanaan tahun 2014 dan hendaknya dilakukan lebih awal,Integrasi Pengamalan nilai-nilai islam dalam pelaksanaan kegiatan, karena ditemukan satu kondisi banyak perempuan penerima mamfaat program tidak dapat membaca Al-Quran dan melaksanakan ibadah shalat dengan baik dan benar dan mendesak pemerintah Provinsi agar segera menindaklanjuti persoalan Nomenklatur yang berbeda badan/kantor yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kab/Kota melalui surat edaran atau instruksi gubernur serta Peningkatan SDM Internal Badan PP dan PA serta perbaikan mekanisme koordinasi BPPPA provinsi dan Kab/kota.

Rapat koordinasi dilaksankan selama satu hari kegiatan ini berlangsung dengan penuh dinamika, dan proses diskusi berlangsung sangat dinamis, Kepala badan dengan jajarannya memberi respon fositif atas setiap hal yang dipertanyakan oleh perwakilan peserta kab/kab.

Dan akhirnya rakor ini ditutup dengan diawali perkenalan satu sama lain untuk menambah keakraban dan hubungan emosi yang fositif antara pemerintah provinsi dengan kab/kota.

Sumber : http://bppa.acehprov.go.id