Banda Aceh - Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Dahlan Iskan menyatakan krisis listrik di Aceh akan berakhir setelah maksimalnya pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya.

“Selama ini suplai energi dari PLTU Nagan Raya masih 50 MW dan distribusi tersebut belum maksimal karena dalam tahap pengujian,” katanya dalam pertemuan dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah di Meuligoe Aceh, Jumat (28/3/2014) siang.

Dijelaskannya PLTU Nagan Raya memiliki dua unit pembangkit dengan kapasitas total sebesar 2×110 MW,  dan saat ini baru digunakan satu unit. Saat ini, masih dalam tahap perbaikan untuk memastikan berfungsinya mesin tersebut secara maksimal.

"Sekarang ini saat dioperasi masih terjadi on off, dan itu biasa karena masih baru dan masih terus harus diperbaiki," jelasnya.

Dahlan menjamin bulan depan PLTU Nagan Raya unit 1 akan bisa beroperasi. Sedangkan PLTU Nagan Raya unit 2 akan beroperasi 3 bulan mendatang. Saat ini masih terus dilakukan perbaikan.

"Kalau ini sudah beroperasi kedua unit tersebut, bisa menyuplai 500 MW tentunya nanti bisa saja listrik di Aceh bisa menyuplai ke luar Aceh," ujarnya.

Insya Allah dalam tiga bulan ke depan, listrik di Aceh akan kembali normal, tambahnya. Menurut dia, kehadiran PLTU Nagan Raya tersebut juga akan mampu memenuhi kebutuhan listrik di Sumatera Utara.

Ia juga mengatakan akan melakukan pertemuan dengan jajaran PLN untuk membicarakan persoalan listrik Aceh.“Seharusnya kirisis listrik ini tidak terjadi lagi,” imbuhnya.

Dahlan Iskan juga berharap pemilu legislatif 9 April 2014 berjalan dengan penuh kedamaian untuk kemajuan Aceh yang lebih baik.

Gubernur minta Menteri BUMN bantu selesaikan hibah Aset PT. Arun

Pertemuan yang berlangsung usai shalat Jum'at tadi, selain membahas krisis listrik yang melanda Aceh akhir-akhir ini, juga membicarakan operasional industri besar yang ada di Lhokseumawe, termasuk progress pengalihan PT. Arun menjadi terminal gas.

Zaini Abdullah menyerahkan satu map yang berisi surat hibah tanah milik PT. Pertamina/ PT. Arun di lokasi ujung pancu Lhokseumawe.

“Tanah tersebut kita minta dihibahkan karena saat ini tidak lagi dipakai seiiring menurunya pengelolaan gas,” kata Zaini.

Jika permohonan ini disepakati kementerian keuangan RI, tanah tersebut kana diserahkan kembali kepada 542 KK warga eks gampong blang lancang.

“Dulunya tanah itu milik mereka, pada saat pembangunan kilang PT. Arun tahun 1970-an, mereka direlokasi ke tempat lain dengan pembayaran yang pas-pasan,” tutur Gubernur

Dijelaskannya, pihak pertaminan sebagai pemilik sudah menyetujui dan juga telah mengirim surat kepada Menteri BUMN pada tanggal 7 september 2010 silam, perihal permohonan persetujuan atau hibah tanah dimaksud.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga telah memohon kepada menteri BUMN agar membantu supaya sebagian asset PT. Tusan Hutan Lestasi (THL), milik PT Alas Helau dan inhutani IV, diberikan kepada pemerintah Aceh sebab menurut informasi yang berkembang, asset tersebut akan dijual.

Terkait hal itu, Dahlan Iskan mengatakan siap membantu. Ia mengaku tidak keberatan apabila tanah milik PT. Pertamina tsb dihibahkan.

“Namun asset milik negera kewenangan Menteri keuangan, maka saya siap memfasilitasi Gubernur bertemu dengan Menteri keuangan,” pungkasnya. [Humas Aceh]