Jakarta - Gubernur Aceh Zaini Abdullah tak kuasa menahan kegelisahannya saat bertemu Menteri Luar Negeri Dr. R. M. Marty M. Natalegawa di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, tadi siang.

“Di sini saya menyampaikan curhat saya sebagai gubernur kepada Pak Marty,” kata Gubernur Zaini sambil menatap lekat-lekat wajah Marty.

Gubernur Zaini berada di ruangan ini untuk mendampingi Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar yang hari itu diterima Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Bersama mereka ada juga Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah dan sejumlah pejabat dari Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

Apa yang disampaikan Doto Zaini dalam curhatnya itu? Tak lain adalah berlarut-larutnya penerapan point-point perdamaian Aceh yang tertuang dalam MoU Helsinki.

“Saya sudah dua tahun dipilih rakyat Aceh untuk memimpin. Namun point-point perjanjian itu belum selesai juga. Ini semua bukanlah untuk kepentingan pribadi saya. Namun untuk rakyat Aceh,” kata Doto Zaini.

Doto Zaini mengatakan sangat memahami betapa banyaknya persoalan negeri yang ditangani Pemerintah Pusat. “Namun rakyat Aceh juga sedang menanti komitmen Pemerintah Pusat, yaitu komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” kata Doto Zaini.

“Rakyat Aceh sudah menunjukkan komitmennya ketika pemilihan presiden mereka memilih total pada sosok Susilo Bambang Yudhoyono.”

Gubernur juga menekankan perlunya segera menyelesaikan RPP Migas, Batas Laut, dan pertanahan di Aceh. Diharapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dapat berada dalam join management untuk membahas semua point-point penting untuk rakyat Aceh itu.

“Saya mohon bantuan Bapak (Marty Natalegawa) agar semua bisa terarah dengan baik untuk rakyat Aceh. Ini semua juga sudah dijanjikan Presiden SBY di depan public di Aceh. Saya berharap keikhlasan Pemerintah Pusat untuk Aceh.”

Lalu Gubernur Zaini melanjutkan, “kita semua telah mengambil langkah terbaik yang bisa kita lakukan untuk Aceh.”

Di sini Marty juga menyatakan akan menyampaikan semuanya ke Pemerintah Pusat. “Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi titik awal yang baik untuk masa depan Aceh,” katanya. “Kita memang harus terus menjalin komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh,” katanya.

Marty mengakui dari dimensi luar negeri maka perdamaian Aceh sangat positif. “Kita telah membuktikan dengan kerja keras perdamaian bisa kita wujudkan. Ini adalah suatu kekuatan bahwa perdamaian bisa dicapai meski konflik sudah puluhan tahun. Ini juga menjadi contoh bagi negara lain. Itulah sebabnya saya sering mengirim delegasi dari beberapa negara untuk melihat sendiri langsung ke Aceh, “Pemerintah Pusat menginginkan kedamaian di Aceh tetap langgeng.”

Sumber: http://humas.acehprov.go.id