Banda Aceh - Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, Selasa (6/5) menerima kunjungan Nico Schermers, Kepala Bagian Politik Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di pendopo Gubernur.

Nico banyak bertanya mengenai pendidikan, dan pelaksanaan syariat islam di Aceh. Pertemuan tersebut juga membahas mengenai kemungkinan kerjasama di bidang pendidikan, terutama pendidikan dan transfer tekhnologi di bidang water managemen dan abrasi pantai yang belum tuntas di Aceh.

“Transfer tekhnologi di bidang ini sangat penting bagi Aceh,” ujar Gubernur,”

Nico mempersilakan Pemerintah Aceh untuk mengirimkan proposal mengenai kemungkinan beasiswa. Dan membuka peluang Pejabat Aceh untuk belajar Tekhnologi water managemen dan abrasi pantai di Nedherland.

Ia menekankan syarat yang paling penting adalah kemampuan berbahasa Inggris dengan baik.

Nico menjelaskan, hubungan Belanda dengan Aceh juga cukup baik dalam bidang pendidikan, ia mengungkapkan bahwa Aceh adalah daerah yang sangat strategis untuk dijadikan tempat belajar penanggulangan bencana.

Doto Zaini menjelaskan, mengenai Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, Pemerintah Aceh berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikan beberapa butir MoU Helsinki yang belum selesai.

“Sebenarnya ini harus selesai dua tahun sepelah MoU Helsinki, namun sampai hari ini ada beberapa regulasi yang belum selesai, ini yang sedang kita usahakan,”

Nico juga mengucapkan juga selamat atas pelaksanaan pemilu yang berjalan lancar pada 9 April lalu. “Selamat karena anda dan rakyat Aceh telah melaksanakan pemilu damai, menang kalah biasa, yang penting adalah prosesnya berjalan lancar,”

Mengenai pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Gubernur menegaskan bahwa Aceh menujukkan toleransi yang tinggi dalam beragama. Di Aceh ada gereja dan wihara, mereka tidak dipaksa untuk mengikuti ajaran agama Islam.

“Syariat Islam di terapkan di Aceh karena mayoritas berpenduduk muslim, namun non muslim dipersilakan beribadah dengan tenang di Aceh,”

“Jadi jangan takut bagi non muslim untuk datang ke Aceh, mereka tidak dipaksa untuk memakai jilbab, namun berbusana yang sopan, menghormati kearifan lokal Aceh,” papar Gubernur.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Pembangunan, Ekonomi dan Keistimewaan Aceh, Azhari, Staf ahli bidang SDM dan Keistimewaan Aceh, M. Yani, Kepala Bappeda Aceh, Prof. Abu Bakar dan Kepala Inspektorat Aceh, Syahrul.

Sumber: http://humas.acehprov.go.id