Banda Aceh - “Ketika wacana pencabutan Subsidi terus  mencuat, muncul pro-kontra di mana-mana. Acap sekali perdebatan itu menyebabkan suhu politik memanas. Kita tidak tahu sampai kapan perdebatan ini akan terus mencuat,” kata Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam sambutannya yang disampaikan Asisten Bidang Keistimewaan, Pembangunan dan Ekonomi Sekda Aceh, Azhari Hasan SE M.Si saat membuka FGD dengan tema Politik Subsidi dalam APBN yang digelar di Gedung Auditorium Academic Center (AAC) Dayan Dawood Unsyiah Darussalam Banda Aceh, Selasa (13/5).

Menurutnya, perdebatan ini tentu tidak boleh terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas. Karena itulah dibutuhkan langkah-langkah konkrit untuk bisa menjelaskan subsidi lewat pemikiran jernih berdasarkan realisasi yang terjadi di masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, tentunya kita punya alasan mendukung subsidi ini, ujarnya.

Alasan itu, jelas Gubernur, antara lain membantu peningkatan kualitas ekonomi masyarakat yang kurang mampu serta membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi. Subsidi juga mencegah terjadinya kebangkrutan bagi pelaku usaha. Namun pelaksanaan subsidi juga punya dampak negatif, antara lain ada kecenderungan konsumen menjadi boros terhadap barang yang disubsidi, menyebabkan distorsi harga serta dapat mengganggu pasar dan memakan biaya ekonomi yang besar. Terkadang, subsidi juga banyak dinikmati oleh mereka yang tidak berhak. Dua pandangan inilah yang perlu kita kaji dengan seksama sehingga kebijakan subsidi tersebut benar-benar efisien, dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, kata Gubernur.

Pemberian subsidi ditujukan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan dunia usaha demi mendukung roda ekonomi bangsa. Dengan subsidi, diharapkan bahan kebutuhan pokok tersedia dengan harga stabil dan terjangkau oleh masyarakat. Begitu pentingnya subsidi ini, sehingga ada tuntutan agar subsidi diberikan terus menerus. Tuntutan ini tentu tidak sejalan dengan prinsip ekonomi pembangunan, karena logika ekonomi justru mengharuskan subsidi dikurangi agar tersedia anggaran pembangunan lebih besar.

Oleh sebab itu, Gubernur Zaini Abdullah berharap kebijakan subsidi dapat di-desain ulang agar tepat sasaran karena dengan subsidi yang tepat pembangunan tentu lebih terarah dan berdaya guna. Focus Group Discussion (FGD) yang digelar DPD RI tersebut bekerjasama dengan Pemerintah Aceh dan Universitas Syiah Kuala. Hadir dalam kesempatan itu antara lain anggota Komisi IV DPD RI Daerah Pemilihan AcehDr. Ahmad Farhan Hamid, MS, Sekjen Dewan Perwakilan Daerah RI, Para pejabat lingkup Pemerintah Aceh, Kepala PLN dan Kepala Pertamina Wilayah Aceh, Rektor Unsyiah dan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Aceh.

Forum diskusi yang bertajuk “Politik Subsidi dalam APBN” ini juga diikuti sejumlah peserta luar daerah, yaitu dari Sumut, Padang, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.Perwakilan Sekretariat Komite IV DPD RI melaporkan, kegiatan ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK serta mewujudkan pelaksanaan APBN secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan amanat konstitusi dan UU bidang keuangan negara.

Outpun dari FGD adalah mendapatkan masukan dari daerah (pemerintah daerah, akademisi dan masyarakat) terhadap efektivitas pengelolaan subsidi dalam APBN sebagai bahan pokok dalam  pertimbangan untuk perencanaan anggaran negara.

Sumber: http://seuramoe.acehprov.go.id