Banda Aceh - Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) menggelar seminar nasional bertema Ombudsman dan optimalisasi pelayanan publik di Aceh, Kamis (22/5). Acara tersebut berlangsung di Balai Senat Unsyiah menghadirkan pemakalah diantaranya Ketua Ombudsaman Indonesia Danang Girindrawardana, Rektor Unsyiah Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng, Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) Aceh Ir. Faizal Adriansyah, M. Si dan Kepala Biro Organisasi Setda Aceh Azhari.

Ketua Ombudsman Aceh Taqwaddin menjelaskan kehadiran Ombudsman guna menjawab permasalahan pelayanan publik di Indonesia. Selama ini ada beberapa penyebab permasalahan itu terjadi di Aceh diantaranya prosedur pelayanan yang tidak jelas, personil yang kurang professional dan ramah, tidak jelas kebijakan pelayanan, adanya campur tangan politik yang berlebihan.

“Malah ada Penyelenggara Negara yang tidak melayani tapi minta dilayani,” tandasnya.

Taqwaddin melanjutkan bahwa Ombudsman memiliki tugas untuk mencegah mal-administrasi tersebut yang sering terjadi, sehingga dari pencegahan tersebut tidak menimbulkan praktek korupsi. Jika ada yang tidak patuh, sanksinya bisa saja dilaporkan ke Presiden dan DPR.

“Semua organisasi, instansi dan lembaga yang menggunakan sumber dana Negara untuk kepentingan masyarakat akan tetap diawasi, bahkan Unsyiah sekalipun,” tegas Taqwaddin.

Sementara Rektor Unsyiah Samsul Rizal eh mengatakan bahwa perguruan tinggi merupakan salah satu institusi pelayanan publik yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Samsul sendiri tidak menampik bahwa isu rendahnya kualitas pendidikan, minimnya arus investasi, bongkar pasang kabinet dan lemahnya daya serap anggaran merupakan bukti pelayanan publik di Aceh yang masih belum optimal.

“Isu tersebut menjadi peluang keterlibatan Unsyiah dan bekerjasama dengan Ombudsman untuk mengoptimalkan pelayanan publik di Aceh,” jelas Samsul.

Kepala Biro Organisasi Setda Azhari yang mewakili pemerintah menjelaskan selama ini pemerintah Aceh sudah mengimplementasikan kemudahan pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat. Dalam bidang kesehatan ada JKRA, dalam perizinan ada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh, dalam bidang ketahanan pangan ada Lembaga Ekonomi Pedesaan (LUEP) dan Lembaga Distriusi Pangan Masyarakat (LDSM) serta penerapan e-Gevorment dalam bidang teknologi informasi.

Meski belum optimal dan masih memiliki tantangan, kebijakan pemerintah sesungguhnya hanya untuk kepentingan rakyat Aceh. “Kebijakan ini diharapkan bisa memuaskan masyarakat atas kondisi penyelenggara pelayanan publik di Aceh,” ujarnya.

Faizal Adriansyah dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Aceh dalam makalahnya menjelaskan bahwa selama ini birokrasi yang berfungsi sebagai penguasa dengan nilai yang diutamakan yaitu kepatuhan warga negara tidaklah cukup,  tetapi harus diukur dari kepuasan masyarakat. Hal itu merupakan nilai penting yang menjadi tolak ukur birokrasi sebagai agen pelayanan.

“Birokrasi adalah instrumen pelayanan, maka birokrasi haruslah sebagai agen pelayanan. Kepuasan masyarakat jadi bukti keberhasilan birokrasi,” ungkapnya.

Sumber: http://seuramoe.acehprov.go.id/