Banda Aceh – Apel perdana usai libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1435 H lingkup Pemerintah Aceh dipimpin langsung Gubernur Aceh dr H Zaini Abdullah, di halaman utama Sekretariat Daerah Aceh, Banda Aceh, Senin (4/8/2014). Selain aparatur PNS dan non PNS lingkungan Setda Aceh, apel perdana juga diikuti segenap pejabat eselon II dan III SKPA. Hadir juga dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Sekda Drs Dermawan MM, para asisten Sekda serta jajaran staf ahli Gubernur Aceh.

Usai pelaksanaan apel, dilanjutkan dengan halal bi halal dan makan bersama para pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh. Kegiatan tersebut menandai dimulainya aktivitas kerja dan pelayanan pemerintahan untuk masyarakat. Kegiatan halal bi halal dan makan bersama seusai apel dimanfaatkan saling bermaafan antar pejabat bersama staf. Hal itu juga menjadi ajang silaturahmi setelah sepekan menikmati liburan Idul Fitri di kampung halaman masing-masing.

“Selamat hari raya idul fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dan pikiran yang jernih untuk membangun Aceh. Tak lupa kita berdoa, semoga perjuangan kita membangun kemaslahatan rakyat Aceh, mendapat ridha dari Allah SWT,” ujar Zaini Abdullah, mengawali sambutannya.

Dalam kesempatan ini, Gubernur mengintruksikan beberapa hal, untuk dilaksanakan sebagai upaya membangun Aceh yang holistik dan integratif.

Optimalisasi Kehumasan

Pertama, jelas Gubernur, adalah optimalisasi fungsi dan peran Biro Humas. Menurutnya, Humas Pemerintah Aceh adalah corong, sumber informasi dan central pencitraan Pemerintah.

“Makanya kampanye kesuksesan setiap dinas harus melalui sirkulasi Humas. Belakang saya lihat, banyak tabloid antar dinas yang terbit. Bappeda ada tabloid sendiri, Dishubkomintel, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pendidikan dan Dinas lainnya juga ada masing masing ada tabloid sendiri, padahal pada apel perdana awal tahun 2013 sudah saya instruksikan dikembalikan pada tupoksi masing masing, coba anda pikirkan? Rasional atau tidak? Itu hal kecil, tapi biaya yang dikeluarkan kalau kita kumpulkan besar juga,” tegas Doto Zaini, sapaan populer Gubernur Aceh, Zaini Abdullah.

Mulai sekarang, Gubernur meminta SKPA untuk menghentikan semua penerbitan tabloid per dinas, namun diminta untuk menganggarkan dana promosi dan pemberian informasi. Harapnya lagi, arus penyampaian informasi public harus satu pintu, yakni Biro Humas.

“Namun yang melakukan eksekusi itu adalah Humas Pemerintah Aceh. Humas yang merancang setiap periwara, promosi dan lainnya, kepala SKPA yang harus menyediakan dana. Pada sisi lain, ini menjadi efesiensi dalam penggunaan dana. Bek na yang coba coba yang teut pereudee triengdalam Pemerintah Aceh,” pungkas Gubernur Zaini.

Program berbasis visi misi Zikir

Kemudian, Gubernur meminta agar program setiap SKPA berbasis visi dan misi Pemerintahan Zaini – Muzakir (Zikir).

“Saya mulai melihat, ada SKPA mulai melahirkan program yang tidak berpedoman pada visi dan misi ZIKIR. Saya intruksikan, semua program yang didanai dari dana ABPA/ABPN/Otsus, harus merujuk pada program jangka pendek dan jangka panjang. Jangan copy paste. Kepala Bappeda dan para Kepala kepala Dinas harus serius mengawasi dan menjalankannya,” tandasnya.

Gubernur Zaini Abdullah juga meminta semua pernyataan Kepala SKPA di media mengatasnamakan Gubernur Aceh. Instruksi ini penting, tambah Doto Zaini, supaya pemerintah Aceh kuat dan bergema.

“Beuk saboh peurahoe, dua boh keumudoe. Semuanya harus atas nama Gubernur Aceh. Ta bangun Aceh, han mada ngen choem jaroe. Untuk membangun Aceh, tidak cukup dengan Asal Bapak Senang (ABS), tapi wajib informasikan kondisi riil dan kebenarannya, sehingga saya bisa langsung menindaklanjuti. Akan ada sanksi dan perbaikan bila ditemui kesalahan fatal. Sanksi ini untuk melecut semangat, sebagai motivasi kerja,” tutur Gubernur.

Sinergitas SKPA

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi intens agar program strategis setiap Dinas bisa diimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran. “Kepala SKPA harus saling bertemu. Komitmen koordinasi antar SKPA penting,disini peranan Sekda dan Bappeda sangat diutamakan, supaya program antar dinas tidak saling tumpang tindih,” katanya.

“Setiap dinas yang menjalankan program-program strategis harus atas arahan Gubernur. Jangan sampai seperti yang sudah-sudah. Program strategis SKPA lebih duluan rekanan yang tahu, dari pada saya. Ini komitmen penting, untuk peningkatan kualitas pelayanan kita kepada rakyat. Jangan hanya kelompok elit, yang merasakan manfaat bagi pembangunan Aceh,” ujar Doto Zaini.

Program unggulan, seperti pelebaran  Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, ungkap Gubernur, wajib terlaksana dengan baik.

”Tidak boleh macam-macam, anda telah diberi amanah seperti saya, senang atau tidak wajib dilaksanakan. Yang tidak senang silahkan pilih jalan lain. Saya peringatkan semua ini tidak boleh terjadi lagi. Tidak ada kompetisi disini, kita semua kerja meraih sukses bersama, jangan cari kesenangan,”tegas Zaini Abdullah.

Indikator keberhasilan, tambah Gubernur, jangan hanya dinilai dari aspek serapan anggran saja, namun terpenting adalah kualitasnya. “Bahwa bukan hanya serapan, tapi juga kualitas, jangan hanya kerja dan kejar akreditasi hijau namun hasilnya hitam,” tutur Zaini.

Ia mencontohkan, saat meninjau Abrasi Kuala Teupin Jareng- Idi, Aceh Timur, pada Sabtu, 12 Juli lalu. Gubernur menemukan pembangunan tebing penahan ombak yang berkualitas rendah, sehingga cepat roboh. Menurutnya, proyek tersebut dikerjakan asal-asalan dan disiplin kerja tidak benar.

“Kontraktor yang menang melalui deal warung kopi. Ini tidak boleh terjadi lagi. Tanggung jawab sesama tidak ada apalagi kepada Allah. Membangun juga merusak lingkungan karena mengambil batu gunung, tidak ada pilihan kreatif menggantikannya,”tandasnya.

Begitu juga kala melaksanakan shalat Jum’at di masjid Baitul A’la Lil Mujahidin (masjid Abu Beureueh) Beureunuen Pidie, Gubernur kembali menemukan renovasi masjid yang asal jadi.

“Rehap masjid sudah dilakukan tapi mutunya cilet-cilet, jendela asal buat, cat dan besi tidak berkualitas. Pemilihan kontraktor juga asal saja, malah sampai sekarang tidak ada kejelasan. Tolong pikirkan, rumah Allah saja begini, apalagi yan lain. Kepada SKPA terkait, tolong fokus perbaiki masjid tersebut, jangan asal selesai pekerjaan saja dapat uang,”tegasnya lagi.

Menurut Gubenur, fenomena ini merupakan langkah mundur dan kehancuran Aceh. Seharusnya, imbuhnya, setiap Dinas ada tim yang terus memantau ke lapangan. “Jangan selesaikan urusan dibelakang meja saja. Jangan sampai datang murka Allah karena perbuatan kita,” tandas Zaini Abdullah.

Disiplin Aparatur

Gubenur juga menyorot kedisiplinan pegawai.  Ia menyeru, jajaran aparatur lingkup Pemerintah Aceh agar serius menegakkan displin kerja. “Jangan pergi sebentar teken absen lalu pulang, bahkan ada kepala SKPA yang jarang di kantor. Saya akan sidak, apa yang saya sampaikan hari ini tolong cam-kan,”kata Zaini.

Ditambahkannya, kepercayaan masyarakat harus digunakan dengan jujur dan sebaik-baiknya, sebab hal itu merupakan tanggungjawab dan juga sebagai bentuk ibadah.

“Jangan asal dapat gaji dan TPK, dapat uang tanpa kerja itu haram hukumnya. Kerjalah sesuai tupoksi untuk meraih pahala. Harapan rakyat, bagaimana kita kerja menyelesaikan persoalan. Kita akan mendapat upah sesuai, sehingga kita benar dan jujur bekerja untuk rakyat. Semua pembangunan untuk rakyat, kita self koreksi untuk menghindari kesalahan,“ jelas Gubernur.

Begitu juga dengan aspek pengawasan dan evaluasi terhadap proyek. Gubernur kembali menegaskan agar terus ditingkatkan monitoring lapangan, apalagi, tambahnya, sisa pemerintahan Zikir tidak sampai 3 tahun lagi.

“Saya minta komitmen saudara saudara untuk bersinergi dan ikhlas dalam membangun Aceh ke depan. Saya sampaikan ini bukan karena marah, tapi karena tanggungjawab selaku pimpinan.Tanggungjawab kepada rakyat dan kepada Allah SWT. Mari bersama membangun Aceh bukan hanya berguna untukl generasi sekarang namun juga berfaedah untuk generasi yang akan datang,” pungkas Zaini Abdullah.

Sumber : Biro Humas Setda Aceh