Banda Aceh - Senin 20 Oktober 2014, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh menyelenggarakan Rapat Koodinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak se Aceh Tahun 2014 dimana kali ini menghadirkan unsur Bappeda Kabupaten/Kota sebagai peserta aktif, Kepala Badan/Kantor/Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota serta Ketua Unit P2TP2A Kabupaten/Kota seAceh. Selain unsur tersebut di atas juga diundang SKPA terkait dan Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak di Tingkat Propinsi Aceh.

Rakor Tahun ini lebih meniti beratkan pada Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pengarustamaan Hak Anak (PUHA), serta memaksimalkan peran dan funsgi P2TP2A untuk mencapai kesejahataraan perempuan dan anak. Kegiatan Rakor tersebut diadakan selama 3 hari di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh dengan tema "Melalui Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKita Tingkatkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Perempuan dan Anak". Hal ini sejalan dengan Visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh sendiri, yaitu meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak diberbagai bidang,meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan pengambilan keputusan, mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak,mengupayakan keadilan ekonimi bagi perempuan,meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan yang terakhir Memperkuat kelembagaan Badan PP dan PA dalam Pengarusutaman gender.

Dalam sambutan pembukaan, Gubernur Aceh yang disampaikan oleh Bapak Drs. Zulkifli Ahmad, MM staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahanbahwa "Permasalahan menyangkut perempuan dan anak-anak memang tidak pernah selesai untuk dibahas dalam berbagai kesempatan, dari tahun ke tahun, permasalahan ini cenderung meningkat. Persamalahan itu tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tapi juga di pedesaan. Permasalahan perempuan dan anak lebih menjurus kepada masalah kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan lainnya seperti: perceraian tanpa hak, perdanganan perempuan, dan juga kasus pemasungan. Sedangkan permasalahan anak mencakup: Buillying, kejahatan seksual, kejahatan memperkerjakan anak,perdanganan anak, ketidak adilan pada buruh migran" pungkasnya.

Kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Dahlia, M. Ag dalam Pidato sambutannya juga menyampaikan tentang jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga masih cukup tinggi, pada pertengahan tahun ini sudah hampir 700 kasus yang masuk dari 23 Kabupaten/kota. Sekitar 60% dari angka tersebut adalah kasus KDRT. angka ini terus bertambahseiring giatnya kitamelakukan sosialisasi ke masyarakat dan memperbaiki kualitas pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di seluruh Aceh. sementara itu, dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan masalah yang menambah panjang daftar permasalahan perempuan dan anak di Aceh. Kamar kecil (toilet) ditempat-tempat umum masih disamakan bagi perempuan dengan laki-laki, padahal ada kebutuhan khusu bagi perempuan".

Mekanisme rapat koordinasi Kali ini dibagi kedalam 3 bidang pembahasan besar, yaitu : Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Bidang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dan Kota layak anak (KLA) serta Bidang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Pencapaian SPM. Dari pembahasan Rakor yang dilakukan selama 3 hari dimaksud dituangkan dalam 4 program besar, pertama adalah program keserasian, program kualiatas hidup perempuan dan anak, program penguatan gender dan peranan gender dalam pembangunan.  Sehingga apa yang sudah dilakukan merupakan bentuk yang diwariskan dari Allah, perempuan adalah amanah Negara dan anak adalah asset Negara. untuk ini apa yang dihasilkan hari ini disamping amanah pemerintah merupakan amanah ALLAH. [BP3A Aceh]