Banda Aceh - Dua kabupaten dan Kota di provinsi Aceh, mulai menerapkan Dana Penunjang Pendidikan (DPP) Berkeadilan. Hal ini guna menopang dan mengatasi masalah keterbatasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penerapan dana tersebut diharapkan Mampu Dongkrak Mutu Pendidikan Daerah Terpencil.

Kedua kabupaten dan kota yang mulai menerapkan Dana Penunjang Pendidikan (DPP) Berkeadilan, masing-masing Kabupaten Simelue dan Kota Banda Aceh.

Koordinator Gerak Aceh Askhalani mengharapkan, dengan menerapan DPP bisa mendongkrak sekolah kecil yang minim murid maupun sekolah di daerah terpencil, sehingga juga mampu mengangkat mutu pendidikan yang selama ini tertinggal jauh dari sekolah-sekolah unggulan.

“Ini bentuk pemerataan dana pendidikan guna meningkatkan mutu sekolah-sekolah tertinggal,”ujar Askhalani dalam diskusi keude kupi di Banda Aceh yang difasilitasi Fasmed Kippas Medan, Kamis, 6/11 lalu.

Dalam diskusi yang diikuti sejumlah jurnalis warga (JW) dan wartawan tersebut, Askhalani mengungkapkan, praktis baru Kabupaten Simeulue yang sudah menerapkan, sedangkan Kota Banda Aceh tinggal pelaksanaannya dan dijadwalkan mulai diterapkan secara efektif tahun 2015.

Askhalani yang juga perancang konsep penerapan DPP berkeadilan yang didukung Local Public Service Specialist (LPSS) Kinerja USAID mengatakan, Pemkab Simeulue melalui Dinas Pendidikan pada tahun ini telah mengalokasikan DPP berkeadilan sebanyak Rp 4,2 miliar dalam APBK 2014.

“Program DPP Berkeadilan ini pertama di Indonesia, dan merupakan terobosan baru Pemerintah Simeulue. Bahkan, kalau ini berjalan, bukan tidak mungkin direplikasi oleh kabupaten/kota lain di Aceh, bahkan di luar Provinsi Aceh,” katanya.

Sementara Azhari dari STTA Media, mengharapkan wartawan termasuk JW memantau dan mengawasi program ini. Dengan harapan dana DPP bisa tepat sasaran.

Sumber : http://disdik.acehprov.go.id