Lhoksukon - Pelabuhan Umum Krueng Geukeuh, Aceh Utara hingga saat ini masih belum menggeliat secara optimum, padahal ekspektasi Pemerintah Aceh Utara sangat tinggi terhadap pelabuhan itu, hanya saja harapan itu agaknya belum bisa tercapai, alasannya route kapal masih terbatas dan infrastruktur lain seperti peti kemas maupun kebutuhan air bersih minim.

Kendati pemerintah pusat dibawa kendali Presiden Jokowi – JK memiliki program sangat ambisius soal tol laut dan berencana melakukan pengembangan pelabuhan di seluruh Indonesia tak terkecuali Pelabuhan Umum Krueng Geukeuh, namun hingga 100 hari usia pemerintahan Jokowi – JK pelabuhan Krueng Geukeuh masih biasa- biasa saja, buktinya para eksportir maupun importir masih lebih banyak memilih Belawan sebagai tempat aktivitas.

Disamping itu diakui oleh Bupati Aceh Utara, bahwa pelabuhan Krueng Geukeuh masih minim route pelayaran, yang ada baru route jurusan Porkland Malaysia, sedangkan route lain belum dibuka, seperti ke Surabaya dan dan daerah lain di Indonesia, begitu juga infrastruktur pendukung seperti petikemas dan kebutuhan air bersih juga minim, alhasil aktivitas pelabuhan masih terbatas.

’‘Memang ada kegiatan pelayaran lewat Pelabuhan Umum Krueng Geukeuh tapi masih belum optimum, seminggu baru sekitar enam kapal itupun rata-rata barang import sedangkan barang eksport praktis tidak ada,’‘ungkap Bupati Aceh Utara H Muhammad Thaib alias Cek Mad didampingi Kabag Ekonomi Setdakab Halidi,S.Sos,MM Rabu (28/1) di Lhokseumawe.

Disisi lain, tambah Cek Maddukungan daerah kabupaten/kota dilingkungan Pelabuhan Umum Krueng Geukeuh juga belum maksimal. ‘‘Ada sekitar delapan daerah kabupaten/kota dilingkungan Pelabuhan Krueng Geukeuh, namun seluruh komoditi eksport tetap saja dilakukan lewat Belawan,’‘ katanya.

Daerah kabupaten/kota seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Bireuen, Sigli, Pidie Jaya, Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe memiliki sumber daya alam cukup tinggi, seperti kopi, pinang, kakao maupun kopra. ‘‘Tapi semua itu masih dieksport lewat pelabuhan Belawan,’‘ jelasnya.

Diakui, daya saing Pelabuhan Umum Krueng Geukeuh masih sangat rendah, kendati pemerintah pusat memiliki program unggulan yakni tol laut, tapi agaknya belum menetes ke Pelabuhan Umum Krueng Geukeuh, buktinya hingga sampai saat ini aktivitas pelabuhan masih biasa saja belum menunjukan geliat yang signifikan.

Sementara itu Ketua Kadin Aceh Utara Moni Alwi, sangat pesimis melihat perkembangan pelabuhan Krueng Geukeuh, kendati kendati pemerintah pusat lewat Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan regulasi tentang izin eksport import terhadap ratusan mata barang.

’‘Lewat Permendag nomor 61/2013 tentang izin eksport import terhadap ratusan item mata barang, sebenarnya sudah diberikan keleluasan untuk melakukan aktivitas eksport import di pelabuhan Krueng Geukeuh, tapi sejauh ini belum berkembang sama sekali,’‘ kataanya.

Alasannya, urai Moni Alwi, karena Pemerintah Aceh Utara agaknya kurang perhatian terhadap pelaku dunia usaha terutama eksportir maupun importir. ‘‘Bayangkan sekarang di Aceh Utara dan daerah lain sekitarnya belum ada eksportir maupun importir yang professional, yang ada masih pemula, kita berharap Pemkab Aceh Utara mampu menggandeng eksportir maupun importir Aceh yang sudah maju dan kuat di daerah lain untuk melakukan ekspansi lewat pelabuhan Krueng Geukeuh, tentunya mereka diberi jaminan terutama regulasi,’‘ ungkapnya.

Disebutkan, selama ini, tambah Moni kemitraan Kadin Aceh Utara dengan Pemkab Aceh Utara tidak optimal, bahkan ada kesan setiap kebijakan ekonomi yang dilakukan Pemerintah Aceh Utara Kadin kurang dilibatkan, padahal Kadin siap membantu dan bermitra secara sinergis. ‘‘Tapi ada kesan ditutup-tutupi, makanya kita berharap harus ada kemitraan yang strategis dan jika ada kebijakan ekonomi yang akan dilakukan paling tidak Kadin harus dilibatkan, bukan berarti untuk mencari popularitas tidak, tapi kemitraan yang bisa bermanfaat untuk pengembangan ekonomi Aceh Utara,’‘ tuturnya.

Sumber : http://acehutara.go.id