Banda Aceh – Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), Hardi Selamat Hood menilai, jaminan sosial dan upah kerja yang layak masih menjadi permasalahan besar di Republik ini. Menurutnya, saat ini masih banyak persoalan yang melilit buruh mulai dari ketiadaan berbagai jaminan sosial, upah yang belum layak, sampai ke sistem yang menyebabkan buruh bisa saja mengalami pemutusan hubungan kerja sewaktu-waktu.

“Permasalahan ketenagakerjaan ini harus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. Untuk itulah kita duduk bersama dan mencari solusi bersama,” kata senator asal Kepulauan Riau ini dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang berlangsung di Aula Serba Guna Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jum’at (6/2).

Ia memandang, besarnya angkatan kerja tidak mampu diserap semuanya oleh kesempatan kerja yang ada, karena tidak berimbangnya jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan kesempatan kerja. “Hal ini merupakan pokok yang menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan pembangunan ekonomi,” sebutnya.

Minimnya kesempatan kerja, ungkap Hardi, akan berdampak dengan tingginya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan.Pengangguran, kata Hardi Selamat, akan berefek luas dalam perspektif pembangunan ekonomi negara.“Sebab, banyaknya jumlah pengangguran dapat menghambat pembangunan ekonomi dan pemicu terganggunya stabilitas sosial dan politik,”tandasnya.

Hal senada di tuturkan senator asal Aceh, Sudirman. Pria yang akrab disapa Haji Uma ini memandang perlunya segera mencari solusi terkait permasalahan ketenagakerjaan di Aceh. “Bukan mempermasalahkan siapa yang salah, tapi mencari solusi bersama berkaitan dengan sempitnya peluang kerja dan rendahnya mutu tenaga kerja,” katanya.

“Inilah pokok yang harus kita cari jalan keluarnya untuk menuju masyarakat Aceh yang adil makmur dan sejahtera. Kami dan kita semua akan memperjuangkan hak-hak buruh,”imbuh Haji Uma. Ia juga menyarankan, generasi muda Aceh agar dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan teknologi, apalagi penerapan perdagangan bebas yang telah disepakati negara-negara Asean sudah didepan mata. “Dan ini menjadi tugas dan tanggungjawab kita bersama,” tandasnya.

Sumber : http://humas.acehprov.go.id