Banda Aceh - Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) menggelar aksi demo di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (23/2/2015).

Dalam aksi itu BEM Unsyiah menuntut DPRA agar memihak dan mengedepankan aspirasi rakyat serta tidak mengedepankan kepentingan golongan. DPRA juga harus mengalokasikan anggaran untuk kepentingan rakyat serta terbebas dari indikasi korupsi.

Presiden Mahasiswa Unsyiah, Muhammad Hamzah mengatakan wakil rakyat saat ini terkesan lambat dalam menjalankan tugasnya, terbukti dari pengesahan anggaran yang molor hingga saat ini. Dari data yang pihaknya dapatkan, ada anggaran-anggaran yang tidak masuk akal. “Itu bisa jadi terindikasi korupsi kedepannya,” kata Hamzah kepada wartawan.

Menurutnya, anggaran yang terindikasi tidak pro rakyat seperti penyertaan modal investasi Badan Usaha Milik Aceh, dana aspirasi dewan sebesar Rp 405 miliar, anggaran belanja hibah, bantuan sosial, dan dana pemberdayaan korban konflik yang hingga saat ini belum selesai.

“Kami berharap agar wakil rakyat bekerja secara profesional dalam menjalankan amanah rakyat. Amanah rakyat harus benar-benar dijalankan. Dengan ditandatangani nota kesepakatan tadi, DPRA harus benar-benar menjalankan fungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanah rakyat,” tuntutnya.

Dikatakan Hamzah, Wakil Ketua II DPRA Irwan Djohan dan anggota komisi I DPRA Bardan Sahidi yang menjumpai mahasiswa mengatakan akan benar-benar menjalankan amanah rakyat.

“Mereka (Irwan Djohan dan Bardan Sahidi) juga bilang dulu pernah berada diposisi mahasiswa dan memperjuangkan aspirasi-aspirasi rakyat, jadi akan tetap memperjuangkan aspirasi rakyat dari bangku DPRA,” tutur Hamzah.

Aksi mahasiswa ini mendapat respon dari Wakil Ketua DPR Aceh Teuku Irwan Djohan dan anggota Komisi I Bardan Sahidi. Saat menemui mahasiswa, kedua anggota dewan tersebut diminta menandatangani beberapa tuntutan yang mendesak pengesahan anggaran di depan demonstran.

"Apa yang disampaikan ini, juga masuk dalam SK revisi dari kemendagri dan tentu akan kita bahas kembali," ujar Bardan Sahidi didepan para mahasiswa.

Salah satunya, kata Bardan, tentang dana hibah yang dinilai tidak jelas sasaran pemberian sehingga perlu disesuaikan. Selain itu, dana penyertaan modal untuk Badan Uaha Milik Aceh oleh kemendagri untuk ditiadakan.

"Secara teknis, awalnya sudah komisi III sudah menolak dan permasalahan ini akan kembali ke jalur," terangnya.

Selain itu, Bardan mengakui bahwa ada sejumlah pos anggaran APBA yang tidak mencapai ketentuan sehingga perlu dilakukan penambahan anggaran.

Sumber: http://dpra.acehprov.go.id/