Jakarta - Bertempat di Gedung BKPM ruang nusantara suhartoyo Jakarta (23-24 Februari 2015) rapat belangsung 2 hari dan di hadiri oleh Bapak Wakil Presiden RI, Kepala BKPM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Kemaritiman , IIPC (Indonesia Investment Promotion Centre) dari berbagai negara, staf ahli Menteri Bidang Komunikasi dan sosial kemasyarakatan, Kementerian ESDM, jajaran Deputi lembaga BKPM diantaranya deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal serta institusi penanaman modal yang ada di seluruh indonesia.

Dalam sambutan sekaligus membuka acara, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bapak Franky Sibarani menyampaikan bahwa pemerintah yang baru dengan visi dan misi yang baru serta tantangan yang baru diperlukan koordinasi dan kerjasama dalam hal investasi serta proses perizinan investasi terpadu yang sederhana dan cepat yang akan dapat membantu para investor untuk mempercepat proses perizinan investasi, serta harapan untuk memaksimalkan peran institusi penanaman modal yang optimal agar investasi yang masuk dapat diproses secara lancar dan tidak ada hambatan. Selain hal tersebut beliau juga menyampaikan tentang besarnya harapan Pemerintah Republik Indonesia terhadap BKPM yang berperan penuh dalam hal investasi.

Sementara wakil presiden dalam kunjungannya meninjau implementasi PTSP dan mengahadiri Rakor tersebut menyampaikan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi indonesia akan stabil pada angka 6,7% dan pertumbuhan tersebut dapat digenjot dan dicapai dengan investasi baik pemerintah maupun swasta, investasi juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan sistem processing dan industrialisasi yang dapat menyerap tenaga kerja, selain hal tersebut Bapak Wakil Presiden juga menyampaikan bahwa tidak ada satupun negara maupun daerah yang dapat tumbuh tanpa investasi, menurut beliau ada empat tantangan dalam hal investasi di Indonesia yaitu: infrastruktur, birokrasi, tingginya suku bunga dan pendidikan.

Hal lain yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden bahwa untuk mempercepat proses perizinan dan koordinasi dalam hal investasi serta membantu memberikan informasi yang akurat tentang peluang potensi daerah secara langsung di seluruh Indonesia Pemerintah akan membentuk “Desk Daerah” yang akan menempatkan perwakilan daerah dari seluruh Indonesia untuk ditempatkan di Kantor BKPM pusat dibawah koordinasi BKPM yang akan mempermudah proses perizinan dan koordinasi dalam hal percepatan investasi.

Pemerintah Aceh melalui Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh dalam kegiatan tersebut menyampaikan usulan Pemerintah Aceh agar kiranya Pemerintah dapat memberikan dukungan maksimal terhadap program sea connectivity dan air connectivity di Kawasan Andaman Cluster dan Malacca Straits yang sedang dirintis oleh Pemerintah Aceh, karena program tersebut sangan sejalan salah satu dengan visi dan misi pemerintah pusat untuk mengoptimalkan peran kemaritiman dan pembangunan di daerah-daerah yang berada di kawasan terluar Indonesia. Pemerintah pusat menyambut baik usulan tersebut serta memberikan dukungan penuh dan kiranya Pemerintah Aceh dapat menyampaikan skema dari program tersebut kepada Pemerintah Pusat melalui Kementrian Kordinator Kemaritiman RI.

Sumber : investasi.acehprov.go.id/