Banda Aceh - Rapat Teknis Rencana Detail Percepatan Investasi dan Ekspor Komoditi Pertanian dan Perkebunan melalui Pelabuhan Internasional Krueng Geukueh dilaksanakan di Badan Investasi dan Promosi (BIP) Aceh, pada Jum’at (13/3/2015). Agenda pembahasan antara lain : 1. Disparitas harga yang berfluktuasi; 2. Mencari pelaku usaha potensial untuk melakukan kegiatan ekspor di pelabuhan; 3. Pembenahan Regulasi dan Mekanisme Operasional Pelabuhan; 4. Sarana dan Prasarana Pelabuhan sebagai penunjang kegiatan ekspor.

Pada rapat sebelumnya di Pendopo Gubernur pada Selasa (3/3/2015), dibahas mengenai pengoptimalan pelabuhan Krueng Geukuh untuk ekspor komoditi pertanian dan perkebunan Aceh. Namun terdapat beberapa kendala yang kemudian menjadi fokus pembahasan pada rapat lanjutan ini. Peserta rapat yang hadir diantaranya instansi terkait, pelaku usaha dan masyarakat (petani) untuk saling bertukar pikiran, memberi masukan pemecahan masalah yang selama ini terjadi.

Salah satu masalah yang menjadi sorotan adalah mengenai harga barang yang akan di ekspor. Dari sudut pandang pelaku usaha, kendala yang cukup menyulitkan ekspor komoditi pertanian dan perkebunan Aceh ke luar adalah tingginya harga barang lokal sehingga tidak dapat bersaing dengan produk lain yang harganya jauh lebih murah. Seperti harga kentang dan sayuran lain Aceh jika dibawa ke pasar Malaysia, lebih mahal dibandingkan dengan harga kentang dari India atau China.

Ditanggapi oleh perwakilan masyarakat (petani) bahwa petani tidak dapat menjual kentang dengan harga lebih murah dikarenakan harga bibit kentang, ditambah biaya produksi (pupuk,semprot dan lain-lain) sudah mahal. Jika petani menjual kentang lebih murah maka petani akan rugi.

Mengingat bahwa “komoditi jenis holtikultura selama ini sering terabaikan, karena pemerintah lebih terfokus pada komoditi tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedelai, sehingga subsidi untuk kentang tidak selamanya dapat diandalkan sepenuhnya”, ujar perwakilan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh.

Diskusi mengenai ketidakcocokan harga ini ditanggapi oleh Netty Muharni selaku Kabid. Promosi BIP Aceh yang juga memimpin rapat hari ini. Beliau berujar bahwa perlu duduk bersama dengan kelompok yang lebih kecil untuk mencari solusi dari masalah penentuan harga barang yang akan di ekspor. Sehingga tidak merugikan petani, dan pelaku usaha juga mampu bersaing di pasar internasional, serta pelabuhan juga dapat berfungsi maksimal seperti yang diwacanakan selama ini.

Wakil Bupati Aceh Utara yang hadir pada rapat hari ini, turut memberi gambaran mengenai belum optimalnya pelabuhan Krueng Geukuh yang saat ini secara nomenklatur akan disebut sebagai pelabuhan Samudra Pasee. Selain masalah harga komoditi ekspor, masalah lain yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai sarana dan prasarana di pelabuhan sendiri.

Dijelaskan oleh beliau bahwa masih minimnya sarana dan pelayanan yang tidak maksimal menjadi kendala bagi pelaku usaha untuk ekspor melalui pelabuhan ini, dan cenderung untuk mengekspor melalui pelabuhan Belawan di Sumatera Utara. Untuk itu sangat penting semua pihak untuk saling bekerjasama menghidupkan ekspor melalui pelabuhan di Aceh dengan regulasi yang kuat dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Fasilitas pelabuhan Krueng Geukuh sangat menunjang ketertarikan pelaku usaha, standarisasi pelabuhan Belawan atau bahkan melebihi apa yang ditawarkan pelabuhan belawan. Seperti kebutuhan untuk penyimpanan barang yang akan dieskpor, ketersediaan kapal untuk pengangkutan, biaya-biaya di pelabuhan yang harus dikeluarkan untuk keperluan ekspor barang.

Tentu akan lebih hemat jika ekspor komoditi Aceh melalui pelabuhan Krueng Geukuh karena ongkos angkutan ke Krueng Geukuh lebih murah dan dekat dibandingkan ekspor melalui pelabuhan Belawan di Sumatera utara.

Mengingat Masyarakat Ekonomi Asean yang akan dijelang pada akhir Desember 2015, sudah sepatutnya semua pihak berperan menghidupkan kembali pelabuhan di Aceh yang sudah lama kurang terdengar gaungannya. Padahal pelabuhan Krueng Geukuh sudah diizinkan mengekspor lebih dari 800 jenis barang, namun sampai sekarang belum berjalan sebagai mana yang diharapkan.

Disamping itu, perlu diingat bahwa kesiapan Aceh untuk memenuhi kontinuitas ketersediaan komoditi yang akan diekspor juga harus dapat dipastikan. Jangan sampai terputus barang jika proses ekspor sudah berlangsung. Untuk saat ini Aceh hanya siap mengekspor kopi ke lebih dari 20 negara di lima benua. Namun untuk komoditi lain belum dapat dijamin kontinuitasnya.

Perlu disadari bahwa untuk mewujudkan optimalisasi ekspor dari pelabuhan Krueng Geukuh, peran Pelindo sangat berpengaruh. Seperti pemerintah harus memfasilitasi pelindo agar sarana di pelabuhan menjadi optimal. Intinya adalah keseriusan dari semua pihak untuk mewujudkan rencana-rencana tersebut.

Diskusi berlangsung cukup interaktif ini ditutup dengan menjadwalkan kembali rapat lanjutan yang akan dilakukan beberapa waktu mendatang, tentunya dengan pembahasan yang lebih mengerucut untuk menemukan solusi dan tindakan yang akan segera dilakukan.

Sumber: http://investasi.acehprov.go.id