Banda Aceh – Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, menggelar Coffee Morning dengan rombongan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di restoran Meuligoe Gubernur Aceh, (Selasa, 17/3/2015).

Dalam kesempatan tersebut gubernur juga menjelaskan, setelah sepuluh tahun proses recovery Aceh pasca tsunami dan hampir sepuluh tahun proses perdamaian Aceh berlangsung, namun masih banyak masalah yang hadapi di daerah ini.

“Diantaranya adalah masalah pelayanan publik, pengentasan kemiskinan dan tingginya angka pengangguran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah masalah reintegrasi eks kombatan. Sebagian dari masalah ini merupakan bidang yang ditangani oleh  Komisi II DPR-RI, khususnya menyangkut reformasi birokrasi dan tata kelola Pemerintahan, Otonomi Daerah, serta agraria atau pertanahan,” ujar Gubernur.

Di sisi lain, lanjut gubernur, kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam mengatasi masalah-masalah yang saya sebut tadi, Aceh membutuhkan dukungan kebijakan dan finansial dari pemerintah pusat, serta dukungan politik dari parlemen.

“Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Atas dasar kebutuhan itu, maka kami sangat senang jika anggota DPR-RI melalui komisi-komisi yang ada di dalamnya, melakukan kunjungan ke Aceh. Dengan adanya kunjungan itu, maka kami pun berkesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di Aceh.”

Gubernur menambahkan, mengingat banyaknya tantangan dan hambatan yang dihadapi Aceh saat ini, maka dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI kemarin (16/3) ada banyak hal yang disampaikan, diantaranya dana desa, reformasi birokrasi, dan permasalahan pertanahan di Aceh.

“Hakekat dari pertemuan yang kita laksanakan selama dua hari ini adalah untuk menunjukkan betapa besarnya keinginan kami agar kiranya Bapak/Ibu di Komisi II DPR-RI berkenan membantu memecahkan berbagai masalah yang kami hadapi di daerah ini.”

Gubernur juga menyatakan siap untuk membangun komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan Komisi II DPR RI, di mana dan kapan saja.

“Jika ada informasi atau data yang dibutuhkan, kami siap mengirimnya dengan cepat. Dengan komunikasi dan koordinasi ini, kami berharap berbagai masalah yang ada di Aceh bisa kita pecahkan bersama, sehingga upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh dapat tercapai,” pungkas Zaini.

Sementara itu Ketua Rombongan Komisi II DPR-RI, Ahmad Riza Patria menjelaskan, Tim DPR-RI terbagi atas tiga tim yang mendapat tugas untuk melaksanakan kunjungan kerja ke beberapa daerah di Indonesia.

“Sejak minggu, sesuai dengan 3 fungsi kami, yaitu Legislasi Pengawasan dan Anggaran, kegiatan yang kami lakukan adalah menyerap aspirasi dari masyarakat dan Pemerintah Daerah. Nantinya, Aspirasi dan masukan yang kami dapatkan akan kami sampaikan dan diskusikan ke Pemerintah Pusat, tujuannya tentu saja agar segera dapat dicarikan solusi terbaiknya,” ujar Riza.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR-RI itu menjelasakan, dalam dua hari kunjungan di Aceh, tim yang ia pimpin telah mendapatkan berbagai masukan dari jajaran pemerintah Aceh.

“Diantaranya adalah masalah perbatasan sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, masalah pertanahan serta beberapa permasalahan lainnya,” terang Wakil Ketua Komisi II DPR-RI itu.

Mukhtar juga menjelasakan, pada Senin (16/3) malam tim DPR-RI telah berkunjung ke Kantor Perwakilan Badan Pertanahan Nasional(BPN) yang beberapa saat lagi akan berubah nama menjadi Badan Pertanahan Aceh (BPA).

“Kami berharap perubahan nama ini bukan hanya pelimpahan kewenangan semata tapi lebih dari pada itu, BPA harus mampu mengatur permasalahan pertanahan yang timbul secara lebih baik lagi,” pungkas Mukhtar.

Sumber: http://ppid.humas.acehprov.go.id/