Banda Aceh - Ketua Komisi D DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh untuk memperioritaskan program layanan kesehatan warga. Alasannya, layanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan mendesak bagi seluruh warga di Banda Aceh.

“Pelayanan kesehatan adalah sesuatu yang sangat mendasar yang perlu diprioritaskan, dan kami dari DPRK sangat mendukung hal ini. Makanya kami selalu merespon dengan baik agenda-agenda yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dalam rangka meingkatkan pelayanan kesehatan di kota ini,” kata Farid.

Menurut Farid, DPRK Banda Aceh konsisten dan selalu mendukung upaya pembenahan dan perbaikan layanan kesehatan di tingkat Puskesmas yang ada di Banda Aceh. Farid mengatkan, 11 puskesmas yang tersebar di 9 kecamatan yang ada di Banda Aceh saat ini terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, dan dipantau langsung oleh DPRK.

“Kita sudah instruksikan semua Puskesmas untuk mengoptimalkan pelayanannya. Kita mengimbau semua perkerja di Puskesmas agar benar-benar memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat yang datang untuk berobat. Ini adalah salah satu cara kami di DPRK dalam mengoptimalkan hal itu, dan tentunya selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan,” lanjutnya.

Selain itu, DPRK juga berupaya untuk meningkatkan anggaran layanan kesehatan di Dinas Kesehatan setiap tahunnya. Farid menuturkan, untuk tahun 2015 ini, anggaran kesehatan Kota Banda Aceh sebesar Rp 53.596.101.345 atau sebesar 4,58 persen dari total APBK yang ada.

“Kami juga mendorong agar menerapkan BLUD di puskesmas-puskesmas, ini sedang kita kaji agar beberapa puskesmas yang sudah mendapat predikat ISO bisa memulai cikal bakal BLUD Puskesmas di Aceh,” tegasnya.

Terkait tiga Puskesmas yang sudah mendapat predikat ISO, yakni Puskesmas Baiturrahman, Kopelma Darussalam, dan Kuta Alam, Farid berharap, semua Puskesmas di Banda Aceh bisa mengikuti jejak ketiga Puskesmas yang sudah mendapatkan penghargaan bertaraf internasional itu.

“Kami sudah mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan, bahwasanya Puskesmas yang lain juga sedang dipersiapkan untuk mendapatkan predikat ISO, karena berbicara pelayanan, jadi banyak syarat yang sedang diupayakan Dinas Kesehatan untuk hal itu, dan kita sangat mengapresiasinya,” lanjut Farid.

Konsukuensinya, kata Farid, untuk mendapatkan predikat itu Puskesmas dimaksud tentu harus mengoptimalkan pelayanannya. Ia berharap semua Puskesmas bisa meraih prestasi itu dengan cara membenahi pelayanannya.

Farid juga mengatakan, dari hasil temuan pihaknya di lapangan, ada beberapa Puskesmas di Banda Aceh yang masih bermasalah dengan jalur akses ke Puskesmas itu sendiri. Jalur akses ke puskesmas tersebut kata Farid masih sangat sempit, sehingga menyulitkan pasien yang emergency ataupun pada saat evakuasi dalam keadaan-keadaan tertentu seperti terjadinya musibah ataupun kejadian darurat lainnya.

“Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan disebutkan bahwa fasilitas kesehatan seperti Puskesmas itu harus bisa diakses dengan lancar, dan lokasinya haruslah strategis. Hal ini sudah kita sampaikan pada dinas terkait agar segera dicarikan solusi, apalagi jika terjadi bencana atau apalah, ini kan akan menyulitkan saat evakuasi. Belum lagi dengan jumlah pasien yang setiap harinya mencapai 80 hingga 100 pasien,” sebutnya.

Oleh karena itu, Farid mengimbau, beberapa Puskesmas yang saat ini dalam proses pembangunan seperti Puskesmas Uleekareng, dan Puskesmas Jaya Baru benar-benar diupayakan akses jalan ke sana bisa diperlebar dan disediakan lahan parkir yang memadai.

Terkait penggunaan kartu BPJS yang belum merata ke semua warga Kota Banda Aceh, Farid meminta hal ini juga segera dibereskan oleh pihak terkait. Selama ini pendaftaran yang harus dilalui oleh masyarakat dari gampong, kecamatan, Disdukcapil, dan terakhir BPJS dianggapnya menjadi sebuah masalah tidak terekapnya semua warga Kota Banda Aceh untuk kartu berobat gratis itu.

“Kalau begitu caranya bisa berbulan-bulan lamanya dan pasti ada warga yang belum mendapatkan kartu berobat BPJS. Oleh karena itu kita berharap untuk pendaftaran kartu BPJS bisa dilakukan dengan KTP langsung di kantor BPJS, agar prosesnya cepat. Semua kita berharap hal ini segera selesai, dan warga Banda Aceh bisa merasakan layanan kesehatan dengan maksimal,” harap Farid.

Sumber: http://dprk-bandaaceh.go.id/