Banda Aceh - Komisi VII DPR Aceh melaksanakan Rapat Kerja terkait dengan Rencana Pemberangkatan Calon Jema'ah Umrah Tahun 2015/2016 melalui Bandara International Sultan Iskandar Muda di Aceh Besar Provinsi Aceh.

Acara yang dimulai pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Badan Musyawarah Gedung Sekretariat DPRA tersebut dihadiri oleh Perwakilan dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Wilayah Aceh, Dinas Syariat Islam, Perwakilan dari Garuda Indonesia General Manager PT. GIA Branch Aceh, Nano Setiawan dan General Manager PT. Gapura Angkasa Perwakilan Aceh, Eddi Natalianto. Dalam kesempatan ini turut hadir perwakilan dari Travel yang telah memiliki izin Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Provinsi Aceh. Berdasarkan informasi dari Perwakilan dari Kanwil Kemenag Aceh, Sdr. Azhar "sampai bulan Mei 2015 khusus di wilayah Aceh sudah ada 3 Travel yang memiliki izin PPIU. Akan tetapi karena Kemenag Pusat sedang melakukan moratorium, maka izin tersebut masih di pending penggunaannya."

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR Aceh, H. Gufran Zainal ini dan lalu dilanjutkan oleh Drs. H. Jamaludin T. Muku, M.Si

Anggota Komisi VII DPR Aceh Tgk. H. Syarifuddin, MA menanyakan kepada pihak Kemenag dalam keterangannya, "mengapa di Aceh harus selalu formal dalam merealisasikan setiap ada inisiatif Pemerintah Aceh untuk mempermudah Masyarakat Aceh merasakan pelayanan dari Pemerintah. Sementara daerah lain bisa memberangkatkan jemaah umrah tanpa perlu menghadapi pengurusan izin yang rumit?"

Ditambahkan oleh Tgk. H. Muchtar Al Khutby, S.HI "dari keterangan Pihak PT. GIA sepertinya Garuda tidak keberatan dengan kepentingan penerbangan pesawat khusus jama'ah umrah dari aceh, hanya tinggal komitmen dari travel yang telah memegang izin PPIU sanggup memenuhi kuota minimal yang di tentukan oleh PT Garuda Indonesia Airways atau tidak".

Terhadap pertanyaan tersebut dari perwakilan salah satu travel menyampaikan bahwa mereka selalu memberangkatkan 60 jema'ah Aceh berangkat umrah setiap bulannya. Jumlah ini belum dari travel yang lain dan jama'ah luar kota yang berangkat melalui bandara Sultan Iskandar Muda.

Hal ini berbanding terbalik dengan statistik yang di jabarkan dari pihak PT. GIA sebelumnya. Dikarenakan Pihak Travel memiliki data warga Aceh yang melakukan perjalanan umrah melalui travel luar daerah seperti Jakarta, Medan atau Malaysia. Pihak Travel memiliki data tersebut dikarenakan banyak travel di Aceh yang "terpaksa" menjadi perwakilan Perjalanan Umrah/Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dari luar daerah yang lebih mudah dalam pengurusan Perjalanan Umrah.

Atas dasar tersebut maka Pihak Garuda meminta kiranya pihak Komisi VII DPR Aceh bisa membuat surat rekomendasi penerbangan jemaah umrah dari Aceh untuk Kantor Pusat PT. GIA dan komitmen dari pihak travel untuk memenuhi kuota jema'ah umrah yang berangkat dari Bandara Sultan Iskandar Muda.

Seperti yang diutarakan dari pihak Gapura Angkasa, bahwa Bandara Sultan Iskandar Muda sangat mampu menampung Penumpang Perjalanan Ibadah Haji "...insyaallah tidak ada kendala untuk jema'ah Umrah."

Sebelum menutup acara Drs. H. Jamaludin T. Muku, M.Si menyampaikan, tentu hal ini bisa kita upayakan. Asalkan ada komitmen dari masing-masing pihak. Jika rencana ini memang bisa terlaksana maka masyarakat aceh sangat diuntungkan, Pertama waktu perjalanan umrah menjadi lebih singkat, Kedua perputaran ekonomi tetap di aceh tidak mengalir keluar daerah, Ketiga baik dari pengusaha katering dan hotel tidak akan pernah sepi.

Sumber: http://dpra.acehprov.go.id/