Banda Aceh – Hubungan harmonis antara Aceh dan Pemerintah Jepang telah terjalin cukup lama, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tapi juga dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya.

Hubungan itu semakin melekat, karena kedua wilayah ini punya karakter dan kondisi geologi yang serupa, yaitu sama-sama rentan terhadap gempa bumi dan tsunami.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah, dalam sambutan singkatnya yang dibacakan oleh Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh, Ir Anwar Muhammad M Si, saat menjamu makan malam rombongan Delegasi Parlemen Jepang dan Duta Besar Jepang, di Meuligoe Gubernur Aceh, (Rabu, 25/11/2015).

“Makanya, ketika Aceh mengalami bencana gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004, pemerintah dan masyarakat Jepang termasuk yang paling besar memberi perhatian bagi proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah kami ini,” ujar Gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur selaku Kepala Pemerintahan Aceh kembali meyampaikan rasa terimakasihnya kepada Pemerintah Jepang yang telah memberikan dukungan yang sangat besar bagi proses rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh

“Kondisi Aceh sudah berubah total. Perlahan-lahan kami sudah bangkit dari penderitaan itu. Kini saatnya Aceh berbenah dan aktif untuk melanjutkan pembangunan di berbagai bidang.”

Namun, lanjut Gubernur, Pemerintah Aceh tetap membutuhkan dukungan dan kerjasama internasional, termasuk dari Pemerintah Jepang. Sejauh ini kerjasama itu terus berjalan, terutama dalam bidang pendidikan dan penanggulangan bencana.

Dalam hal kebencanaan, Aceh dan Jepang telah membangun kerjasama dalam penelitian serta penerapan teknologi early warning system.

Terutama dengan Kota Banda Aceh yang merupakan salah satu kota yang mengalami kerusakan cukup parah saat bencana gempa dan tsunami melanda Aceh pada 11 tahun silam.Saat ini banda Aceh telah menjalin kerjasama dengan Kota Higashimatsushima.

Sebagaimana diketahui, kedua kota sepakat membangun komunikasi dan pertukaran teknologi dalam bidang manajemen bencana. Gubernur berharap kerjasama tersebut dapat diperluas hingga ke seluruh Aceh, sehingga kesadaran masyarakat Aceh terhadap bencana akan lebih meningkat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Yasuaki Tanizaki, Duta Besar Jepang untuk Indonesia serta seluruh delegasi Jepang yang berjumlah 40 orang, Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda, Kepala Biro Humas dan Kepala Biro Umum Setda Aceh serta sejumlah Kepala SKPA dan perwakilan unsur Forkorpimda Aceh.

Sumber : humas.acehprov.go.id