Banda Aceh – Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, konsep toleransi dan kerukunan Bergama di Indonesia dapat menjadi rujukan bagi negera negara lain. Pemerintah Indonesia memberi jaminan terhadap kehidupan beragama dan kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat sesuai keyakinan yang dianut.

Hal tersebut disampaikan melalui amanat tertulis yang dibacakan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Azhari Hasan,SE, M.Si mewakili Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah pada peringatan Hari Amal Bhakti ke-70 Kementrian Agama yang diselenggarakan dilapangan Blang Padang, Minggu (3/1)

“Di negara yang berdasarkan Pancasila ini, tidak ada diktator mayoritas dan tirani minoritas. Semua umat beragama dituntut untuk saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, di mana hak seseorang dibatasi oleh hak-hak orang lain” ujarnya

Walaupun bukan negara agama, kata Lukman, Indonesia juga bukanlah negara sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan bernegara.

“Melalui Kementerian Agama, negara memfasilitasi pelayanan keagamaan bagi setiap warga negara secara adil dan proporsional, seperti pelayanan pencatatan nikah, talak dan rujuk, termasuk peradilan agama, selain itu penerangan agama, pendidikan agama, pelayanan ibadah haji serta pembinaan kerukunan antar-umat beragama” jelas Lukman

Aparatur Kementerian Agama Harus Jadi Panutan Masyarakat

Pada kesempatan tersebut, Lukman Hakim Saifuddin juga meminta para pejabat dan aparatur Kementrian Agama untuk  menjadi panutan dan mencontohkan perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat.

“Para pejabat dan aparatur Kementerian Agama di manapun harus bisa menjadi teladan dan contoh tentang kejujuran, sikap amanah, karakter dan perilaku baik di tengah masyarakat. Kata – kata dan perbuatan haruslah sejalan” ucapnya.

Sumber : humas.acehprov.go.id