Redelong – Revitalisasi Bandar Udara Rembele, Kabupaten Bener Meriah menjadi sia-sia jika tidak dimanfaatkan sebagai sarana investasi di Wilayah Tengah Aceh. Investor akan tertarik menanamkan modalnya apabila pemerintah daerah mempermudah perizinan sebagian salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat dan para tamu yang datang ke Dataran Tinggi Gayo.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo, dalam sambutan singkatnya saat meresmikan pengoperasian Bandara Rembele, yang dipusatkan di halaman parkir Bandara tersebut, (Rabu, 2/3/2016).

“Pengembangan Bandara Rembele akan sia-sia tanpa perbaikan fasilitas penunjang lainnya, diantaranya pelayanan perizinan yang lebih cepat bagi para investor atau pengusaha yang sedang mengurus perizinan di daerah ini,” ujar mantan Wali Kota Solo itu.

Pria yang akrab disapa Jokowi itu menegaskan tentang pentingnya pengurusan izin yang cepat kepada para pengusaha. Dengan demikian, maka proses pembangunan ekonomi masyarakat akan lebih cepat dan meningkat.

“Bayangkan, jika pengurusan izin usaha saja harus berbulan-bulan bahkan bertahun, maka para pengusaha yang ingin berinvestasi akan mengalihkan investasinya ke daerah lain. ini tentu saja sebuah kerugian bagi suatu daerah karena telah melepaskan potensi ekonomi yang begitu besar,” sambung Jokowi.

Jokowi: Indonesiasentris bukan Jawasentris

Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga menekankan bahwa pembangunan yang sedang berlangsung di nusantara adalah Indonesiasentris bukan Jawasentris. Indonesia harus dibangun dari pinggir ke tengah.

“Titik yang belum tersambung harus segera disatukan. Pembangunan Indonesia harus dibangun dengan prinsip Indonesiasentris bukan Jawasentris. Pembangunan Indonesia harus dibangun dari pinggir ke tengah. Peningkatan Bandara Rembele adalah salah satu bukan sebaliknya,” tegas Jokowi.

Presiden menekankan, bahwa pengembangan Bandara Rembele jangan hanya dilihat dari sisi perbaikan jalur transportasi semata. “Pengembangan ini membuka pintu silaturrahmi antar seluruh masyarakat Indonesia. Sisi positif lainnya adalah membuka keran ekonomi.”

Berdasarkan rencana pengembangannya, Bandara Rembele akan dilengkapi dengan terminal kargo. Keberadaan terminal kargo tentu saja akan mempercepat proses pengiriman barang, baik dari tengah maupun keluar Dataran Tinggi Gayo.

“Persaingan usaha semakin terbuka, tidak ada tawar menawar komoditas harus beragam, disisi lain kualitasnya juga harus baik. Saya perlu ingatkan bahwa saat ini Masyarakat Ekonomi Asean telah berlaku. Ini artinya segala hal yang berkaitan jalur masuk barang dan tenaga kerja antar negara Asean sudah bebas. Tidak ada lagi sekat batas negara,” pesan Presiden.

Presiden menegaskan, tersambungnya sejumlah wilayah yang terisolir akan berpengaruh pada perkembangan perekonomian suatu daerah. Untuk itu Jokowi meminta seluruh pengambil kebijakan di daerah untuk mempersiapkan dengan matang, baik SDM maupun SDA agar menjadi potensi yang siap bersaing menghadapi MEA.

“Saya ingin Indonesia selalu memimpin dalam persaingan itu. Saya mau seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi pemenang dalam persaingan MEA,” tegas Jokowi.

Semobil Bertiga

Ada pemandangan yang tidak biasa diperlihatkan Presiden Jokowi usai meresmikan Bandara Rembele. Presiden mengajak Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah dan Paduka Yang Mulia (PYM) Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haytar, untuk semobil bertiga menuju ke Rumah Makan.

Ajudan Presiden yang sudah duduk di bangku sebelah kiri pengemudi serta-merta turun dan menyerahkan tempat kepada Gubernur Aceh. Sedangkan dibangku belakang mobil Mercedes berpelat PRESIDEN itu duduk Presiden Jokowi berdampingan dengan Wali Nanggroe Aceh. Dalam perjalanan menuju ke rumah makan, Presiden, Gubernur dan Wali Nanggroe terlihat tersebut terlihat akrab berdialog.

Dalam kunjungan kerjanya ke Aceh kali ini, Presiden turut didampingi oleh Menteri Perhubungan RI, Ignatius Jonan, Menteri Negara Sekretaris Kabinet, Pramono Anung serta sejumlah menteri lainnya.

Anggota DPR-RI yang juga berasal dari Bener Meriah juga terlihat hadir, yaitu Tagore Abubakar, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh serta sejumlah Bupati dan Wali Kota se-Aceh, Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh dan para kepala SKPK.

Sumber : humas.acehporv.go.id