Banda Aceh — Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah, menyebutkan, salah satu program prioritas Pemerintah Aceh adalah reformasi birokrasi.  Program itu, kata gubernur, menyangkut persoalan mental dan kinerja, yang standar keberhasilannya tidak bisa diukur seperti halnya membangun infrastuktur. “Kami menganggap penguatan birokrasi adalah salah satu kunci pembangunan daerah,” kata gubernur dalam Forum Komunikasi Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Daerah (Forkampanda-RB), di Gedung Serba Sekretariat Daerah Aceh, Senin 21 Maret 2016.

Melalui forum tersebut, Zaini berharap agar pemerintah kabupaten dan provinsi bisa menemukan rumusan yang ideal terkait penguatan tata kelola pemerintahan diAceh. Dengan demikian, kata gubernur, semangat membangun good governance dan clean government di Aceh dapat terlaksana dengan baik.

Dalam beberapa tahun menjalankan program itu, Provinsi Aceh, kata Zaini, banya mengalami perubahan. Pemerintah Aceh bahkan mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai yang terbaik dalam hal keterbukaan informasi tingkat nasional. “Itu tandanya pelayanan publik di Aceh sudah semakin baik seiring dengan pembenahan dan perbaikan yang terus kita lakukan,” ujar Gubernur Zaini.

Pemerintah Aceh, kata Zaini, menargetkan tiga hal dari program tersebut. Terwujudnya pemerintah yang bersih serta bebas korupsi. Peningkatan peayanan publik dengan ditandai meningkatnya indeks kepercayaan masyarakat kepada pemerntah serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kenirja birokrasi. “Dukungan pusat khususnya Menpan sangat kami harapkan,” kata Zaini.

Sumber : humas.acehprov.go.id