Banda Aceh - Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, menggelar diskusi kebangsaan MPR Goes to Campus di gedung AAC Dayan Dawood Unsyiah, Jumat (22/4). Hadir sebagai narasumber para pimpinan dan anggota badan pengkajian MPR RI TB Soenmadjaja, Martin Hutabarat, Ruhut Sitompul, dan Zulfan Lindan.Dalam sambutannya TB Soenmadjaja menyampaikan penghapusan kewenangan MPR dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN) menjadikan perencanaan pembangunan nasional tidak lagi berdasarkan ketetapan MRP melainkan berdasarkan undang-undang rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJN) dan peraturan presiden. Hal ini menjadikan rencana pembangunan nasional tidak lagi berjalan konsisten mengingat masing-masing presiden dan wakil presiden mempunyai visi misi sendiri dalam setiap periodenya.

“Kita melihat kenyataannya, ketika presiden berbeda partai politik dan paham politik tidak mudah mempersatukannya. Sehingga para pemikir bangsa ini mengusulkan perlu adanya satu konsep pembangunan sebagai garis-garis besar haluan negara.” ujar TB Soenmadjaja selaku pimpinan Badan Pengkajian MPR RI ini.

Rektor Unsyiah Prof. Samsul Rizal juga mengatakan hal serupa. Setelah reformasi GBHN tidak lagi dimasukkan dalam TAP MPR, menjadikan setiap presiden mempunyai rencana strategis masing-masing. Ini ditakutkan menimbulkan arah kebijakan yang melenceng pada setiap periode pemerintahan Presiden

“Kalau ada GBHN akan menjadi lebih jelas. Saya salah satu yang mendukung adanya GBHN karena perencanaan pembangunan menjadi lebih fokus dan berefek positif pada masyarakat.”

Ketua Pusat Studi Resolusi Konflik dan Perdamaian Unsyiah, Saifuddin Bantasyam mengatakan pengusulan kembali GBHN harus dipertanggungjawabkan, apakah ini romantisme masa lalu atau karena kebutuhan yang harus dipenuhi. Ia berharap ada pemikiran yang matang dalam pengusulan ini agar bangsa Indonesia tidak sibukkan dengan pembahasan undang-undang saja.

Selain Rektor Unsyiah dan Saifuddin Bantasyam juga hadir para pemateri dari civitas akademika Unsyiah lainnya seperti Dosen Ekonomi, Aliasuddin; dan Dekan Fakultas Hukum Prof. Faisal.

Acara yang dihadiri ratusan mahasiswa Unsyiah dan para dosen ini sebagai media untuk menyerap aspirasi dari perguruan tinggi untuk memberikan sumbangan pemikiran dan solusi menuju sistem ketatanegaraan Indonesia lebih baik.

Sumber: unsyiah.ac.id