Banda Aceh — Pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Aceh, Senin (02/05). Delegasi dari Jakarta itu membahas  persoalan agama dan sosial, yang terjadi di Aceh. Rombongan Komisi VIII DPR RI dipimpin oleh Sodik Nudjahid Ketua  Komisi, Wakil Ketua Komisi Ledia Hanifah Amelia serta anggota komisi yaitu: Agus Susanto, Alfia Reziani, Firmandez, Rahayu Saraswati, Muhammad Asli (pan), kusyanto, Maman Imanul Haq, Iskan Koba Lubis, Ahmad Fauzan Harun, Khairul Muna.

Sementara Pemerintah Aceh diwakili oleh Asisten II Setda Aceh, Azhari Hasan, Asisten III Setda Aceh, Syahrul Badruddin, Kepala Dinas Sosial Al- Hudri, Kepala BPBA Said Rasul, Kepala Biro Isra, Ketua BPBA, Dahlia, Kantor BP2T, Ketua PMI, Kakanwil Kementerian Agama, Bappeda, Dinas Syariat Islam Prof. Syahrizal Abbas.

Sodik Nudjahid Ketua TIM Komisi VIII DPR RI, menyebutkan,  pihaknya, mencari masukan dari semua pihak di Aceh, terkait tiga fungsi DPR yaitu terkait dengan undang-undang, anggaran dan pengawasan. “Sekecil apa pun masukan dari semua yang hadir akan jadi amunisi yang luar biasa bagi kami. Kami butuh masukan dari semua yang hadir,” ujar Sodik.

Sodik menyebutkan, pihaknya di DPR telah berupaya sepenuhnya untuk mengupgrade semua hal terkait keagamaan dan sosial. Dalam hal haji misalnya. Biaya perjalanan haji akan diturunkan, sementara peningatan mutu ditambah.

Sementara Asisten II Setda Aceh, Azhari Hasan, menyebutkan, apa yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI, merupakan upaya yang langka, di mana biaya perjalanan haji turun. Terkait beberapa peningkatan biaya, justru untuk mengupgrade mutu pelayanan.

Azhari meminta, agar komisi VIII mengupayakan untuk penambahan kuota haji untuk masyarakat Aceh. “Animo masyarakat sangat besar pak. Kalau bisa tolong agar kuoa haji masyarakat Aceh bisa ditingkatkan,” ujarnya. Dari data terakhir,  daftar tunggu jamaah haji Aceh diketahui mencapai 25 tahun.

Namun demikian, Sodik menyebutkan, hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Pihak Komisi VIII sudah mengundang Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi ke DPR untuk melakukan lobi. “Hasilnya belum bisa dipenuhi. Belum ada penambahan untuk tahun ini seperti yang telah dijanjikan Pangeran Arab,” ujar Sodik.

Selain persoalan haji, Pemerintah Aceh melalui kepala SKPA juga memaparkan persoalan syariat islam, sosial, perempuan dan anak, bencana alam, hingga potensi zakat di Aceh.

Syahrizal Abbas, Kepala Dinas Syariat Provinsi Aceh menyebutkan, syariat Islam di Aceh, bukan hanya keinginan masyarakat semata, tapi juga wewenang undang-undang. Pelayanan syariat Islam di Aceh kata Syahrizal, sudah lebih 10 tahun. Banyak hal yang sudah dilakukan Pemerintah Aceh.

Pemerintah Aceh membuat beberapa terobosan seperti melakukan konvensi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariat. Selain itu, melalui Dinas Syariat Islam, pemerintah juga melakukan isbat nikah untuk melengkapi dokumen hukum bagi korban konflik dan tsunamu. Aceh yang dilanda konflik yang berkepanjangan membuat masyarakat menikah, tapi tidak mengantongi dokumen nikah.

Sementara Dahlia, Kepala Badan Pemberdayaan Anak dan Perempuan Aceh, menyebutkan, persoalan terbesar yang dialami generasi muda di Aceh adalah narkoba dan porografi. Karena itu, ia meminta Komisi VIII bisa menekan Kementerian Informasi untuk lebih gencar melakukan blokir terhadap situs pornografi yang kian merejalela.

Al Hudri, Kepala Dinas Sosial Aceh, menyebutkan, Aceh di posisi delapan pemakai narkoba se Indonesia.

Persoalan pokok di Aceh. Aceh peringkat ke 8 pemakai narkoba se Indonesia. Kepada pimpinan komisi VIII MPR, Al Hudri meminta agar dibangun sebuah panti rehabilitasi narkoba di Aceh. “Aceh pe tahunnya hanya mendapatkan 10 orang untuk direhab di Medan. Padahal pintu narkoba di Indonesia salah satunya dari Aceh,” ujar Al-Hudri.

Selain itu, Al Hudri juga meminta agar Polda Aceh ditambahkan dua unit helikopter untuk patroli sehingga ladang-ladang ganja bisa dideteksi di Aceh.

Sumber : humas.acehprov.go.id