Banda Aceh - Pemerintah Aceh saat ini sedang berkonsentrasi untuk melaksanakan program reformasi birokrasi pada 4 (empat) bidang utama, yaitu pertama mengimplementasikan rencana aksi pemberantasan korupsi yang difokuskan pada perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan, perizinan, standarisasi prosedur kerja, penataan aset, pengadaan barang dan jasa pemerintah, keterbukaan informasi publik, serta meningkatkan kompetensi SDM.

Kedua melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah yang diikuti dengan penataan SDM dan Kinerja aparatur, ketiga penyusunan berbagai regulasi sebagai amanah Undang-Undang Pemerintah Aceh dan Peraturan perundang-undangan lainnya dan yang ke empat meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Hal tersebut dijelaskan oleh gubernur Irwandi Yusuf yang diwakili oleh Kepala Biro Organisasi, Reza Ferdian saat kegiatan Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi, Kamis (16/11/2017), di Hotel The Pade Aceh Besar.

Selain itu dalam sambutannya Gubernur juga menyampaikan bahwa ada tiga sasaran utama keberhasilan reformasi birokrasi pemerintah yaitu terwujudnya Pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatnya kualitas pelayanan publik serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Untuk mencapai tiga sasaran tersebut, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2015, telah ditentukan area-area yang menjadi fokus program ini, mulai dari bidang organisasi, tatalaksana, sumber daya manusia, regulasi, pengawasan dan lainnya, jelas Gubernur

Semua langkah itu akan diselaraskan pula dengan visi misi Pemerintah Aceh 2017-2022 yang mengusung 15 Program Prioritas untuk dijalankan secara terpadu. Tanpa birokrasi yang baik, mustahil program pembangunan dapat berjalan dengan lancar, ungkap Irwandi

Hadir sebagai narasumber dalam acara itu adalah Dr. Rizari,MBA,M.Si Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setjen Kemendagri, Ir. Sufiani Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh dan peserta dari seluruh Perwakilan Satuan Perangkat Kerja Aceh (SKPA) Provinsi maupun Kab/Kota.(..../jf)

Sumber : diskominfo.acehprov.go.id