Siaran Pers

Asia Pacific Leaders Forum on Open Government 2017: Keterbukaan Pemerintah untuk
Pembangunan Yang Inklusif

Jakarta, 14 Desember 2017 – Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mewujudkan keterbukaan
pemerintah, Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Luar Negeri serta Kantor Staf Presiden
menyelenggarakan Asia Pacific Leaders Forum on Open Government 2017 (APLF 2017). Forum dialog
internasional tersebut dibuka Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dan dihadiri Wakil Presiden II
Republik Islam Afghanistan Muhammad Sarwar Danish, Menteri Anggaran dan Manajemen Filipina Benjamin
Diokno, Menteri Kehakiman Georgia Kakha Kakhisvili, serta 500 perwakilan pemerintahan, masyarakat sipil,
serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya dari 14 negara anggota Open Government Partnership
(OGP) se-Asia Pasifik. Mengusung tema “Keterbukaan Pemerintah untuk Pembangunan yang Inklusif”, APLF
2017 memperkuat komitmen keterbukaan pemerintah di kawasan Asia Pasifik.
“Kami yakin bahwa langkah-langkah terkonsolidasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini dapat
mempertajam peluang untuk mencapai banyak target pembangunan. Atas dasar tersebut, Pemerintah
Indonesia mengundang perwakilan negara-negara di Asia Pasifik untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan
dalam penerapan keterbukaan pemerintah (open government) di negara masing-masing,” ucap Menteri
PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. APLF 2017 membuka kesempatan bagi partisipan untuk
berbagi pengetahuan tentang peran keterbukaan pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang inklusif
melalui pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien,
dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
APLF 2017 mengagendakan sembilan sesi dialog, yaitu: (1) Opening Plenary - Setting the Stage: Open
Government for Inclusive Development; (2) Ministerial Roundtable; (3) Subnational Roundtable; (4) Panel on
The Role of Accountability Institutions in Promoting Open Government; (5) Session 1: Achieving Poverty
Reduction and Economic Development through Open Government; (6) Session 2: Building Trust and Public
Integrity; (7) Session 3: Public Service Delivery for Inclusive Development; (8) Session 4: The Role of Open
Government in Environmental Sustainability; dan (9) Closing Plenary. Pembahasan dilakukan secara
mendalam, meliputi pemetaan kondisi terkini, tantangan yang dihadapi, potensi solusi, serta best practices
keterbukaan pemerintah.
Penyelenggaraan APLF 2017 juga meneguhkan komitmen Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut
menginisiasi lahirnya OGP pada 2011, untuk melaksanakan pemerintahan secara terbuka. Indonesia telah
memiliki Open Government Indonesia (OGI), sebuah inisiatif yang mendorong dan memperluas praktik
keterbukaan secara holistik dengan merangkum empat pilar utama keterbukaan, yakni transparansi,
akuntabilitas, partisipasi, dan inovasi. OGI telah berhasil menginspirasi dan mendorong lahirnya berbagai
inovasi-inovasi kebijakan publik seperti LAPOR!, saluran aspirasi dan pengaduan masyarakat, Portal Satu Data
(data.go.id), penyedia data kredibel sebagai sumber penyusunan kebijakan publik, dan inisiatif Satu Peta, data
spasial (ruang) untuk perencanaan pembangunan.

Saat ini, inisiatif OGI sedang mengimplementasikan Rencana Aksi (Renaksi) Nasional Keterbukaan
Pemerintah 2016-2017, sebuah rencana aksi dan program dua-tahunan yang disusun sebagai bentuk
komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan pemerintahan terbuka. Renaksi tersebut mendorong
ketersediaan data dan informasi yang akurat sebagai basis pengambilan keputusan (evidence-based policy
making), akses publik yang luas terhadap informasi dan data pemerintah, proses birokrasi yang lebih efektif
dan pelayanan publik yang lebih baik, semakin terbukanya saluran interaksi dan partisipasi publik dalam
pemerintahan, dan penerapan teknologi yang tepat guna (effective e-Governance). “Tanpa kemampuan untuk
mengelola pembangunan secara terbuka, kita kesulitan untuk memastikan pembangunan dapat berdampak
signifikan. Saya berharap APLF 2017 dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat bermanfaat untuk
mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan memiliki posisi yang krusial dalam menentukan
kesuksesan pembangunan ke depan”, tutup Menteri Bambang.
Tentang Sekretariat Nasional Open Government Indonesia
Sekretariat Nasional (Seknas) OGI merupakan lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi dan mendorong proses realisasi kebijakan
untuk menciptakan pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatoris. Seknas OGI diisi oleh sejumlah staf profesional
dan dikoordinasikan bersama oleh Tim Inti OGI yang terdiri atas Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian
Luar Negeri, dan beberapa unsur pemerintah lainnya, serta perwakilan masyarakat sipil.

Sumber : Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas dan Tim Komunikasi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika