Jakarta | Provinsi Aceh raih peringkat III terbaik kategori pemerintah provinsi dalam hal keterbukaan informasi publik tahun 2017. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Gedung II Istana Wakil Presiden, Kamis, (21/12/2017).

Pada kesempatan itu Wakil Presiden mengatakan pentingnya badan publik terbuka agar apa yang dilakukan pemerintah dapat diketahui oleh masyarakat. Ia juga menekankan bahwa partisipasi masyarakat adalah faktor penting untuk mewujudkan badan publik yang terbuka.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Aceh Marwan Nusuf, B.HSc, MA selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Aceh menerima penghargaan tersebut yang mewakili Gubernur Aceh mengatakan, dari tahun 2013 s/d 2017 Aceh adalah satu-satu nya provinsi yang konsisten dalam hal keterbukaan informasi bagi publik. Hal ini dibuktikan bahwa Pemerintah Aceh selalu dalam urutan 3 besar kategori pemerintah provinsi dari tahun 2013 s/d 2017.

Adapun pemeringkatan keterbukaan informasi publik setiap tahun dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat, hal ini menjadi pendorong kualitas layanan terhadap informasi bagi publik.

Pemeringkatan dilakukan terhadap badan publik diantaranya Kementerian, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Negara dan Lembaga Non Kementerian. Untuk Kementrian peringkat 1 diraih oleh Kementerian Keuangan, kedua Kementerian Perindustrian dan ketiga Kementrian Perhubungan.

Untuk Katagori Pemerintah Provinsi peringakat 1 diraih oleh Kalimantan Barat, Kedua Jawa Tengah dan Pemerintah Aceh ketiga.

Sedangkan katagori Lembaga Negara Non Kementrian peringkat 1 diraih Badan Tenaga Nuklir Nasional, kedua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan ketiga Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Kategori Badan Usaha Milik Negara peringakat 1 diraih oleh PT. Taspen, kedua Perum Perhutani dan ketiga PT. Kereta Api Indonesia.

Sementara itu untuk perguruan tinggi peringkat 1 diraih oleh Universitas Brawijaya, kedua Universitas Indonesia dan ketiga Institut Pertanian Bogor.

Penilaian oleh Komisi Informasi Pusat dimulai dari tahapan Self-Assessment Questioner (SAQ) pada bulan Juni 2017 kemudian dilanjutkan verifikasi acak dan visitasi ke badan publik.