Banda Aceh - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menggelar Rapat Koordinasi Diskusi dengan Organisasi Kepemudaan Aceh guna mendapatkan masukan untuk Raqan Aceh Tentang Kepemudaan Aceh di Gedung Utama DPRA, Rabu(5/9/2018).

Mohd. Alfatah, S.Ag Ketua Komisi V DPRA dalam sambutannya mengatakan tujuan dari diskusi itu untuk membuat Qanun Kepemudaan di Aceh. Ia berharap, di akhir tahun ada satu regulasi pembangunan kepemudaan, karena selama ini keberpihakan pemerintah kepada pemuda sangat minim. Dengan lahirnya qanun ini merupakan jawabana atas perhatian pemerintah dan masyarakat kepada pemuda lebih besar.

"Kita sering berbicara pemuda adalah harapan bangsa, di tangan pemuda ujung tombak pembangunan namun anggaran kepada pemuda sangat kecil tidak sebanding dengan statement kita selama ini," katanya.

Ketuan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh Wahyu Saputra menilai peran Pemerintah Daerah sangat kecil kepada Organisasi Kepemudaan (OKP). Menurutnya, tahun ini OKP sama sekali tidak pernah mendapatkan anggaran dana pembinaan untuk kegiatan training, pelatihan operasional dan lain-lain.

"Tahun ini juga Dispora ada anggaran pelaksanaan Kongres Pemuda Indonesia yang akan dilaksanakan di Aceh pada bulan Oktober 2018, bertepatan dengan sumpah pemuda. Tapi sampai hari ini masih sangat susah untuk dilaksanakan karena susahnya dicairkan dana tersebut," ungkapnya.

Wahyu menyarankan untuk pembentukan Qanun tersebut agar memasukkan kondisi terkini terkait dengan permasalah pengganguran, kemudian kemudahan bagi pemuda untuk diberikan skil dan keterampilan baik teknisi komputer, teknisi hp, las dan listrik ke dareh-daerah seperti halnya yang pernah dilakukan oleh KNPI di masa lalu.

Ia menambahkan harus ada semacam lembaga penilaian dan mendukung pendanaan atau modal usaha yang layak dijalankan. Tentu saja modal itu dalam bentuk pinjaman dan tidak dalam bentuk hibah karena kesannnya kurang bertanggungjawab.

Lebih lanjut Wahyu mengatakan permasalahan narkoba di Aceh sudah seperti api dalam sekam, terlihat di atas biasa saja namun di bawah sudah sangat parah.

"Ini bisa buktikan karena saya sering berkoordinasi dengan kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh Faisal Abdul Naser. Menurutnya pemuda didesa-desa sudah sangat rentan sekali, ratusan ton narkoba masuk ke Aceh, kalau tidak ada satu regulasi yang jelas apakah direhap atau bimbingan khusus jika tidak ini akan berdampak tidak baik ke depannya," jelasnya.

Mengenai pergaulan bebas juga sudah sangat parah di Aceh walau memang tidak terlihat. Ada beberapa warung kopi yang menyediakan PSK dan waria. Hal tersebut, sebut Wahyu, dikarenakan peraturannya tidak seketat seperti dulu.

Wahyu juga mengharapkan persoalan radikalisme harus dijawab dalam qanun dengan dimasukkan cara-cara pencegahannya. Selain itu, pelatihan kepemimpinan, publik speaking dan lain-lain bukan saja di OKP tapi di sekolah-sekolah dan kampus-kampus harus dilakukan. (wn/ri)

Sumber : diskominfo.acehprov.go.id