Banda Aceh | Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) pemberdayaan kelompok masyarakat angkutan Provinsi Aceh dengan tema pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum di Hotel Kryiad Muraya Banda Aceh, Senin (18/3/2019).

Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal mengatakan, masyarakat merupakan bagian penting dari proses pembangunan berbagai bahasan mengenai good governance atau tata pemerintahan yang baik telah memberikan pelajaran bahwa visi, misi, rencana, strategi, program, kegiatan dan proyek transportasi memerlukan rasa kepemilikan bersama atau ownership dari masyarakat luas.

Ia menyebutkan, sangatlah perlu bahwa masyarakat mengambil peran yang sentral bersama-sama pemerintah dan dunia usaha untuk menjadi tiga pilar pembangunan transportasi.

"Di sisi lain masyarakat sangat perlu kiranya mamiliki pengetahuan dan kesempatan yang cukup untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan tersebut," ujarnya.

Dalam masyarakat maju, tambah T. Faisal, proses pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan secara langsung masyarakat yang terkena dampak baik positif maupun negatif dari pembangunan transportasi.

Hal tersebut merupakan situasi yang dapat dengan cepat mendorong terpecayanya proses ideal suatu sistem transportasi yang diharapkan. Oleh karena itu berbagai lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga non pemerintah dipandang sangat penting sebagai mitra komunikasi yang dapat membantu terwujudnya proses pembangunan trasnportasi di Aceh.

"Dengan demikian pada hari ini kita berinisiatif untuk melaksanakan forum diskusi focus pemberdayaan kelompok masyarakat angkutan Provinsi Aceh dengan tujuan untuk melakukan check and balance untuk perbaikan pelayanan angkutan umum di Provinsi Aceh," katanya.

"Presiden Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu telah meresmikan ROAD MAP strategi Indonesia menghadapi era revolusi 4.0, industri 4.0 sekarang sedang hangat-hangatnya dibicarakan, namun proses memasuki industri 4.0 sudah jauh hari dilaksanakan, bahkan sekitar tahun 2011 disalah satu pelabuhan jerman semua aktifitas bongkar muat tanpa manusia, memindahkan barang secara automatic ke tempat tertentu mengunakan sistem kordinat yang ada di room control sudah dilaksanakan dengan baik," jelasnya.

"Di sektor transportasi kita juga merasakan hal yang sama Grab, Gojek sudah merambah Negara Asia Tenggara, bahkan, di Vietnam pun sudah bisa menggunakan aplikasi tersebut," imbuhnya.

Pemerintah, tambahnya, biasanya setelah terjadi event terjadi dulu baru kemudian regulasi dipikirkan. Kondisi ini adalah kurang beruntung bagi pemerintah, harusnya pemerintah lebih dulu mengantisipasi kemajuan teknologi apa yang terkait transportasi sehingga regulasi dapat di atur terlebih dahulu sebelum terjadi hal-hal di masyarakat di anggap kurang baik, karena fungsi pemerintah memberikan pelayanan bagi masyarakat.

"Dinas Perhubungan Aceh mendorong kegiatan seperti ini, dimana kita berharap khususnya Dinas Perhubungan Aceh bisa mengadopsi berbagai hal terkait dengan kemajuan teknologi untuk di aplikasikan ke dalam transportasi yang ada di Aceh," harapnya.(wn/jl)

Sumber : https://diskominfo.acehprov.go.id