Banda Aceh - Kementerian Kominfo melaporkan, pertumbuhan hoax menjelang pemilu 2019 meningkat signifikan. Agustus 2018, jumlah berita yang terverifikasi hoax hanya 25. Bulan Januari 2019 meningkat tajam menjadi 175, bulan Februari menjadi 353 dan bulan Maret menjadi 453.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dalam paparannya pada kegiatan Seminar Nasional bertema “Hoax dan Implikasinya Terhadap Demokrasi dan Pembangunan Berkeadilan”, yang dilaksanakan oleh Kantor Staf Presiden dan Unsyiah, Senin (2/4/2019), menyatakan bahwa sekitar 30% dari jumlah hoax yang terjaring kementeriannya bertema dan bermuatan politik.

“Ada upaya-upaya mendeligitimasi dan membangun distrust kepada pemerintah melalui hoax-hoax ini, yang merugikan kita semua, bahkan bisa memicu perpecahan. Kita perlu mendidik masyarakat untuk membiasakan memverifikasi informasi atau bertabayun,” ujar Rudiantara dalam presentasinya.

Sementara itu, Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani mengemukakan dalam sambutannya bahwa hoax tidak sekadar penyebaran kabar bohong dan fitnah yang membuat masyarakat bingung.

Tapi hoax sangat merugikan karena mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia, serta menghambat upaya-upaya pembangunan dan menyejahterakan masyarakat yang sedang diupayakan pemerintah.

Jaleswari menyampaikan dalam sambutannya, pemerintah punya banyak sekali program yang baik untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti program PKH, BPJS, kredit mekar, dan lainnya.

Namun, sering program-program itu terhambat realisasinya karena masyarakat diracuni berita bohong untuk tidak percaya pada pemerintah. Ini sangat merugikan masyarakat luas.

Seminar Nasional yang dihadiri oleh 1.000 mahasiswa Unsyiah itu menghadirkan berbagai narasumber terkemuka. Di antaranya Peneliti Senior Politik LIPI Prof. Dr. Syamsuddin Haris, Anggota Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Wakil Direktur Cybercrime Mabes Polri Kombes Asep Syafrudin, dan akademisi Unsyiah Nur Anisa.

Seminar nasional ini menjadi penting mengingat Aceh merupakan salah satu daerah dengan tingkat paparan hoax tertinggi di Indonesia. Menurut hasil survei LIPI pada Januari 2019, Aceh bersanding dengan Jawa Barat dan Banten sebagai daerah dengan tingkat penyebaran hoax terparah.

Seminar ini bertujuan memberikan ‘wake up call’ kepada para pemangku kepentingan, akademisi, dan masyarakat Aceh untuk bersama memerangi hoax, karena akan merugikan masyarakat bahkan memicu konflik.

Sementara itu, Kombes Asep Syafrudin mengingatkan masyarakat untuk tidak bermain-main dengan hoax dan fitnah di media sosial, apapun motifnya, karena pemerintah melalui Polri sangat serius memerangi hoax.

“Bareskrim punya alat yang sangat canggih untuk mendeteksi penyebar hoax. Kami bisa dan sudah menangkap mereka dalam waktu yang sangat singkat,” ujarnya.

“Kita harus mendidik masyarakat untuk bisa membedakan berita dan informasi. Apa yang tersebar di media sosial, belum tentu berita. Belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya,” demikian Yosep Adi Prasetyo, anggota Dewan Pers, dalam presentasinya pada seminar tersebut.(rd/wan)

Sumber :