Banda Aceh - Pemerintah Aceh menggelar workshop peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka penyusunan Evaluasi Jabatan Satuan Kerja Pemerintah Aceh di Kyriad Muraya Hotel, Selasa (18/6/2019).

Kepala Kepala Biro Organisasi Setda Aceh Dedi mengatakan Pemerintah Aceh sudah berkomitmen dalam penerapan reformasi birokrasi. Ini merupakan target yang harus dicapai dalam area perubahan reformasi birokrasi juga dalam RPJM khususnya dalam penataan manajemen SDM.

"Saat ini nilai reformasi birokrasi Pemerintah Aceh hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kategorinya baik, namun masih ada kendala seperti output dari ANJAB dan ABK harus tetap dikejar, karena menjadi bagian peningkatan nilai pelaksanan reformasi," jelasnya.

Menurut Dedi, workshop ini juga merupakan komitmen Pemerintah Aceh yang telah melakukan MoU dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiga tahun yang lalu. Ia berharap Pemerintah Aceh bisa menunjukkan keseriusan dalam penanganan reformasi birokrasi seperti dalam target-target yang diinginkan oleh KPK.

Dedi mengungkap, Pemerintah Aceh masih menemukan kesulitan dalam penerapan manejemen kinerja. Hingga saat ini pemeringkatan jabatan hasil dari evaluasi jabatan, terkait dalam penerapan manajemen kinerja ada besaran nominal yang diberikan kepada Pejabat.

"Ini menjadi isu utama, kelas jabatan nominal besaran pembayaran belum bisa dimasukan kedalam penyerapan bayar akibat belum adanya kelas atau peringkat jabatan," katanya.

Acara ini merupakan upaya Pemerintah Aceh sebagai wahana percepatan sebagai penyusunan dalam mekanisme evaluasi jabatan dan permintaan dukungan penuh dari SKPA dalam memberikan data dan informasi yang dibutukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam penyelesaian masalah ini. (hy/ri)

Sumber : diskominfo.acehprov.go.id